PELEMAHAN rupiah yang sempat menyentuh angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat menjadi salah satu isu ekonomi yang cukup menyita perhatian.
Angka ini tidak bisa dipandang sebagai pergerakan biasa, karena nilai tukar rupiah berkaitan langsung dengan banyak aspek kehidupan masyarakat.
Ketika rupiah melemah, harga barang impor bisa ikut naik, biaya energi bertambah, inflasi berpotensi meningkat, dan daya beli masyarakat dapat ikut tertekan.
Tidak hanya itu, pelemahan rupiah juga dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Di tengah situasi seperti ini, wajar apabila sebagian masyarakat langsung mengingat krisis ekonomi 1998.
Peristiwa tersebut memang meninggalkan pengalaman yang berat bagi Indonesia. Namun, membandingkan kondisi hari ini dengan krisis 1998 tidak bisa dilakukan secara sederhana.
Pelemahan rupiah saat ini perlu dilihat secara lebih hati-hati, baik dari sisi penyebab, kecepatan pelemahan, maupun kondisi ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya.
Rupiah yang sempat berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS menunjukkan bahwa tekanan terhadap mata uang Indonesia sedang meningkat.
Jika dibandingkan dengan posisi sekitar Rp16.000 per dolar AS pada tahun sebelumnya, pelemahan ini tentu menunjukkan adanya tekanan yang cukup terasa.
Namun, tekanan tersebut tidak serta-merta berarti Indonesia sedang berada dalam situasi yang sama seperti tahun 1998.
Pada 1998, pelemahan rupiah terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan dengan skala yang jauh lebih besar. Rupiah yang sebelumnya berada di sekitar Rp6.000 per dolar AS melemah hingga sekitar Rp15.200 per dolar AS hanya dalam beberapa bulan.
Dengan kata lain, masalah utama pada saat itu bukan hanya rupiah melemah, tetapi pelemahannya berlangsung sangat cepat dan menimbulkan kepanikan luas.
Selain itu, krisis 1998 juga bukan semata-mata persoalan nilai tukar. Saat itu, Indonesia sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks.
Sektor perbankan mengalami tekanan berat, kepercayaan investor turun drastis, demonstrasi terjadi di banyak daerah, kerusuhan sosial meluas, dan stabilitas politik berada dalam kondisi yang sangat rapuh.
Jadi, krisis 1998 merupakan krisis multidimensi, bukan hanya krisis mata uang.
Kondisi saat ini memiliki karakter yang berbeda. Rupiah memang melemah, tetapi pergerakannya relatif lebih bertahap. Jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, pelemahan menuju Rp17.000 per dolar AS masih jauh lebih kecil dibandingkan lonjakan pelemahan pada 1998.
Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa Indonesia pasti akan mengalami krisis seperti 1998 adalah pandangan yang terlalu cepat. Meski begitu, pelemahan rupiah tetap perlu diperhatikan karena dapat menjadi tanda adanya tekanan dalam perekonomian.
Salah satu faktor yang cukup penting dalam pelemahan rupiah adalah harga minyak dunia. Indonesia masih bergantung pada impor energi, terutama minyak dan BBM.
Karena perdagangan minyak dunia menggunakan dolar AS, kenaikan harga minyak akan membuat kebutuhan terhadap dolar ikut meningkat.
Sebagai contoh, apabila harga minyak naik dari USD80 menjadi USD120 per barel, maka biaya pembelian minyak naik sekitar 50 persen.
Kenaikan sebesar itu tentu dapat memberi tekanan pada neraca perdagangan, memperbesar beban subsidi energi, dan pada akhirnya ikut menekan rupiah.
Dalam kondisi tersebut, ruang gerak pemerintah menjadi tidak mudah. Jika subsidi energi tetap dipertahankan dalam jumlah besar, beban APBN akan meningkat.
Namun, jika subsidi dikurangi dan harga BBM dinaikkan, masyarakat akan merasakan dampaknya melalui kenaikan biaya hidup. Jika pemerintah memilih efisiensi anggaran secara besar-besaran, program pembangunan dan belanja daerah bisa ikut terganggu.
Sementara itu, apabila pembiayaan dilakukan tanpa perhitungan yang matang, risiko inflasi dan utang juga dapat meningkat.
Oleh sebab itu, pelemahan rupiah sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai persoalan nilai tukar semata. Masalah ini juga berkaitan dengan struktur ekonomi Indonesia yang masih cukup rentan terhadap tekanan eksternal.
Ketergantungan terhadap impor energi, tingginya kebutuhan dolar, serta belum maksimalnya transisi energi membuat rupiah mudah tertekan ketika terjadi gejolak global.
Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.
Pengembangan kendaraan listrik, energi terbarukan, transportasi publik, dan efisiensi penggunaan energi perlu ditempatkan sebagai kebijakan yang serius, bukan hanya sebagai wacana.
Jika konsumsi BBM dapat ditekan, kebutuhan dolar untuk impor energi juga akan berkurang. Dampaknya, tekanan terhadap rupiah bisa lebih terkendali.
Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan pasar. Kebijakan ekonomi harus disampaikan secara jelas dan tidak berubah-ubah.
Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku industri juga perlu berjalan baik.
Dalam situasi nilai tukar yang sensitif, ketidakpastian kebijakan justru dapat memperburuk keadaan karena investor dan pelaku usaha membutuhkan kepastian untuk mengambil keputusan.
Masyarakat juga tidak bisa sepenuhnya lepas dari persoalan ini. Dalam situasi ekonomi yang mudah memanas, informasi yang tidak akurat dapat memperbesar kepanikan.
Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam membaca berita, terutama informasi yang hanya menonjolkan ketakutan tanpa menyertakan data yang jelas.
Rupiah memang sedang berada dalam tekanan, tetapi respons publik tetap harus didasarkan pada pemahaman yang rasional.
Pelaku usaha, khususnya UMKM, juga perlu menyiapkan langkah antisipasi. Kenaikan harga bahan baku impor, perubahan biaya produksi, dan fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi usaha kecil secara langsung.
Karena itu, pelaku usaha perlu menjaga arus kas, menyesuaikan strategi harga, dan memperluas penggunaan pembayaran non-tunai seperti transfer bank, QRIS, atau kartu debit.
Cara ini tidak hanya membantu efisiensi transaksi, tetapi juga mengurangi risiko dalam penggunaan uang tunai ketika situasi ekonomi sedang tidak stabil.
Pelemahan rupiah hingga menyentuh sekitar Rp17.000 per dolar AS merupakan tanda bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan.
Namun, kondisi ini belum dapat disamakan begitu saja dengan krisis 1998. Perbedaan paling jelas terlihat dari kecepatan pelemahan rupiah, kondisi sistem keuangan, situasi politik, dan respons kebijakan pemerintah.
Menurut saya, sikap yang paling tepat adalah tetap waspada, tetapi tidak terbawa panik. Pemerintah perlu menjaga stabilitas rupiah melalui kebijakan yang jelas, memperkuat ketahanan energi, dan menjaga kepercayaan pasar.
Di sisi lain, masyarakat perlu lebih hati-hati dalam menerima informasi, sedangkan pelaku usaha perlu menyiapkan strategi agar tidak terlalu terpukul oleh perubahan nilai tukar.
Pada akhirnya, persoalan rupiah bukan hanya tentang angka di pasar valuta asing. Pelemahan rupiah menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar.
Jika pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat dan konsisten, tekanan terhadap rupiah masih dapat dikendalikan.
Namun, jika respons yang diberikan lambat dan tidak terarah, pelemahan rupiah bisa berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas.
Ditulis oleh Anang Agus S, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang(*)
Editor : Anggi Septian A.P.