BLITAR KAWENTAR - Luapan sungai yang menggenangi 8 desa di Pasuruan bukan hanya bencana alam sementara, melainkan indikasi kegagalan struktural dalam tata kelola air dan tata ruang. Representasikan ribuan penduduk yang mendadak terkurung dalam air setinggi satu meter, akses jalan desa terhenti, hunian berubah menjadi rawa lumpur, semuanya karena aliran air dari hulu yang tak terkendali. Ini bukan dongeng ini kenyataan getir di kawasan timur Kabupaten Pasuruan, tempat Sungai Rejoso pembawa kehidupan berubah menjadi biang kerok. Sebagai pengamat kebijakan, saya anggap ini sinyal darurat tanpa perubahan mendasar, Pasuruan akan terjebak lingkaran banjir rutin yang menghalangi progres.
Penyebab Inti: Hujan Hulu hingga Saluran Tersumbat.
Inti masalahnya adalah gabungan elemen alamiah dan kesalahan antropogenik. Curah hujan lebat di pegunungan Lumbang menghasilkan gelombang air besar yang melebihi kapasitas sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejoso, yang memotong areal sawah dan permukiman, kelebihan beban akibat endapan tebal dari abrasi lahan. Ditambah saluran desa yang macet oleh sampah domestik dan limbah usaha kecil akibatnya, air tumpah seperti banjir kilat skala kecil. Di Dusun Jetis, Desa Prodo, ketinggian mencapai 110 cm karena kedekatannya dengan sungai; penduduk tak sempat tanggap saat air melonjak di malam hari.
Baca Juga: Hari Buruh Bukan Hanya Sekadar Acara: Mengamati Ketulusan Pemkab Sidoarjo Dalam Mengayomi Pekerja
Dari sisi struktural, alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan bangunan tak resmi mempercepat limpasan permukaan, kurangi resapan tanah. Di Pasuruan, yang mengandalkan tanaman padi dan peternakan, budidaya padat tanpa siklus hijau memperparah abrasi. Konsekuensinya bertumpuk: petani rugi lahan gembur, siswa terputus, dan roda ekonomi lokal terhenti karena jalur dagang terblokir. Bila diabaikan, ini bukan sekadar kaki basah, tapi risiko kesehatan dari kontaminasi bakteri dan vektor demam berdarah yang menyebar usai banjir.
Tanggapan Mendesak: Seperti Pemadam, Bukan Pencegah
Pihak daerah layak mendapat pengakuan atas gerak kilat: rakit karet dikerahkan, evakuasi dilancarkan, dan bantuan darurat disebar. Tapi, ini hanya obat sementara. Mengapa desa-desa ini tanpa tanggul kuat bertulang atau pompa canggih? Mengapa pengukur aliran sungai masih konvensional, bukan sensor IoT langsung? Di zaman digital, Pasuruan semestinya punya panel prakiraan banjir terhubung BMKG, memungkinkan relokasi warga dini. Malah, kita masih reaktif: Tagana dan BPBD berjuang saat air sudah selutut.
Pandangan saya lugas metode ini cacat karena terpecah. Sinkronisasi antar-desa, kabupaten, dan provinsi lemah; sungai silang daerah dibiarkan jadi beban siapa berduit. Akibatnya, banjir Desember ini sekadar variasi dari kejadian berulang dari Welang hingga Wrati tanpa adaptasi berarti.
Langkah Panjang: Ciptakan Pasuruan Kebal Banjir
Untuk putus jeratan banjir, Pasuruan perlu rencana komprehensif, bukan parut-pasut. Pertama, pembersihan sungai besar-besaran: urug 11 zona rentan seperti agenda, tapi tambah tumbuhan pinggir untuk cegah runtuh tebing. Kedua, pindah pemukiman rawan ke tanah tinggi dengan stimulus rumah murah, sambil paksa aturan zonasi anti alih lahan hijau. Ketiga, transformasi saluran: buat danau kecil penampung di hulu, gabung program nasional seperti Nol Kematian Banjir.
Aspek ekonomi jangan terlupakan. Pasca-musibah, jalankan pemulihan instan: benih baru untuk petani, imunisasi ternak, dan pinjaman ringan untuk usaha kecil. Sosialisasi nol-sampah vital gerakan "Sungai Suci, Hidup Tenang" bisa ganti kebiasaan membuang asal-asalan. Dari sisi anggaran, sisihkan 20% APBD untuk sarana air, partner swasta lewat CSR untuk inovasi ramah lingkungan seperti panel surya terapung di danau.
Ajakan Bergerak: Jangan Jadikan Warga Korban Selamanya
Banjir di 8 desa Pasuruan jadi peringatan tegas pola cuaca bergeser, hujan ganas jadi standar, tapi ketangguhan lokal masih lemah. Bupati dan DPRD wajib utamakan RPJMD 2025-2029 untuk "Pasuruan Bebas Banjir", target nol jiwa hilang dalam penta tahun. Masyarakat berperan: adukan penebangan liar, ikut patroli sungai. Media seperti ini harus pantau, supaya suara rakyat tekan kebijakan.
Pasuruan kaya potensi: lahan subur, jiwa kekeluargaan. Jangan biarkan luapan Sungai Rejoso jadi lambang kemajuan yang karam. Waktunya bergerak demi anak cucu, bukan janji pilkada. Pasuruan berhak lebih unggul; banjir bukan nasib, tapi opsi tata kelola.(*)
Editor : M. Subchan Abdullah