BLITAR KAWENTAR - Kondisi ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Dua masalah utama yakniangka pengangguran yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemic dan harga kebutuhan pokok yang terus menekan daya beli masyarakat, menjadikan dua permasalahan ini sebagai prioritas yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan. Para ekonom memperingatkan bahwa jika tidak ditangani dengan serius, dua permasalahan ini akan berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi.
Angka pengangguran di Indonesia yang semakin meningkat menjadi perhatian di kancah internasional. Badan pusat statistik (BPS) menunjukkan data pada agustus 2024 tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,91% namun pada februari 2025 turun menjadi 4,76% yang berarti sekitar 83.450 orang yang masih belum memiliki pekerjaan, khususnya kalangan usia produktif yakni 19-29 tahun. Meskipun persentase menunjukkan penurunan angka pengangguran daripada tahun sebelumnya, hal ini masih tergolong tinggi dan wajib mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Seorang ekonom dari Universitas Indonesia Dr. Rakhmat Purwanto menjelaskan bahwa pengangguran tidak hanya berkaitan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan. Beliau menekankan bahwa ada ketidaksesuaian yang cukup besar antara keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Selama kesenjangan tersebut belum diatasi melalui perbaikan Pendidikan vokasi dan pelatian kerja, pengangguran akan tetap menjadi masalah struktural yang sulit diselesaikan.
Di sisi lain, lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi ancaman tersendiri yang langsung dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Harga beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih dan bahan pokok lainnya mengalami kenaikan yang melampaui kemampuan daya beli sebagian besar keluarga dengan pendapatan rendah. Harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi tidak hanya menguras tabungan keluarga, tetapi juga berdampak pada status gizi dan kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga: Digitalisasi Desa Bukan Sekedar Tren, Melainkan Keharusan Tata Kelola
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kenaikan harga, seperti mengadakan operasi pasar murah, memberikan subsidi serta mengadakan program stabilitasi pasokan dan harga pangan (SPHP) oleh bulog. Para pengamat di bidang pertanian menilai bahwa diperlukan investasi yang lebih besar pada pembangunan infrastruktur irigasi, modernisasi sektor pertanian serta penguatan sistem logisitik nasional agar ketahana pangan dapat terwujud secara berkelanjutan.
Kombinasi antara tingginya tingkat pengangguran dan mahalnya harga kebutuhan pokok menimbulkan efek berantai semakin memperlebar kesenjangan sosial. Kondisi ini menunjukkan kelompok atau keluarga menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan. Mereka tetap terdampak signifikan oleh kenaikan harga, tetapi sering kali tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Oleh karena itu, kelompok ini kerap disebut sebagai kelompok yang “terabaikan” dalam kebijakan perlindungan sosial.
Warga menilai kebijkan yang ada belum mampu secara nyata meringankan beban hidup sehari-hari. Tuntutan agar pemerintah lebih responsif dan transparan terhadap pengelolaan anggaran untuk sektor sosial dan ketahanan pangan semakin menguat di beberapa daerah.
Baca Juga: Rekomendasi Mobil Bekas Rp50 Jutaan 2025, MPV Mewah di Zamannya yang Masih Layak Dipakai Harian
Upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan harga kebutuhan pokok yang meningkat tidak cukup jika hanya dilakukan secara terbatas dan tidak menyeluruh, tetapi harus melalui strategi komperehensif yang mencakup penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan sektor informal serta modernisasi sistem pangan. Kondisi ini memerlukan adanya arah kebijakan ekonomi yang lebih progesif,, terintegrasi dan responsif terhadap realitas sosial di lapangan.
Tidak ada waktu untuk menunggu…
Permasalahan pengangguran dan harga kebutuhan pokok bukan hanya sekedar data di dalam laporan resmi, keduanya adalah kenyataan hidup yang setiap hari dirasakan oleh jutaan keluarga Indonesia. Ketika pendapatan keluarga hilang dan harga kebutuhan pokok terus menigkat, maka mimpi tentang masa depan yang lebih baik pun terancam.
Pemerintah harus menjadikan dua isu ini sebagai prioritas utama bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam alokasi anggaran, pembuatan regulasi dan pengawasan implementasi kebijakan. Keberhasilan menangani dua permaalahan ini akan mencerminkan sejauh mana negara benar-benar hadir dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(*)
Editor : M. Subchan Abdullah