BLITAR KAWENTAR– Sisi kelam Soekarno kembali menjadi perbincangan setelah berbagai kajian sejarah menyoroti kebijakan politik Presiden pertama Indonesia itu pada masa Demokrasi Terpimpin. Di balik jasanya sebagai proklamator kemerdekaan, Soekarno juga dinilai mengambil sejumlah langkah kontroversial yang memicu kritik dari lawan maupun rekan seperjuangannya.
Pembahasan mengenai sisi kelam Soekarno tidak menghapus perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, sejumlah sejarawan menilai kebijakan yang diambil setelah Indonesia merdeka menunjukkan perubahan besar dalam gaya kepemimpinannya, terutama ketika kekuasaan presiden semakin terpusat.
Dalam berbagai catatan sejarah, sisi kelam Soekarno banyak dikaitkan dengan pembubaran partai politik, penangkapan tokoh oposisi, hingga penerapan Demokrasi Terpimpin yang memperbesar kewenangan presiden dalam mengendalikan jalannya pemerintahan.
Perbedaan Pandangan dengan Mohammad Hatta
Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, Indonesia sempat menerapkan bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Soekarno kemudian mendorong perubahan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena menilai sistem federal berpotensi memecah bangsa.
Pandangan tersebut berbeda dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hatta menilai negara federal lebih sesuai mengingat luasnya wilayah Indonesia sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih merata di berbagai daerah.
Perbedaan pandangan keduanya semakin melebar ketika Indonesia menjalankan sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden dibatasi, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Sering Gonta-ganti Kabinet
Ketidakpuasan Soekarno terhadap kabinet membuat pergantian pemerintahan berlangsung berulang kali. Sejumlah kabinet dibubarkan karena dianggap tidak sejalan dengan cita-cita revolusi maupun kebijakan presiden.
Di sisi lain, hubungan pemerintah dengan militer juga mulai memanas. Salah satu peristiwa penting adalah demonstrasi militer pada 17 Oktober 1952 yang dipimpin Jenderal Abdul Haris Nasution. Saat itu, militer mendesak pembubaran parlemen karena dianggap menciptakan ketidakstabilan politik.
Meski menolak tuntutan tersebut, Soekarno kemudian mencopot Nasution dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat sebelum akhirnya mengangkatnya kembali beberapa tahun kemudian.
Baca Juga: Masa-masa terakhir Soekarno menjadi babak paling pilu dalam perjalanan hidup Sang Proklamator.
Lahirnya Demokrasi Terpimpin
Situasi politik yang dinilai tidak stabil membuat Soekarno mengkritik sistem demokrasi parlementer. Ia menyebut sistem tersebut sebagai "demokrasi impor" yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus memulai era Demokrasi Terpimpin. Sejak saat itu, kekuasaan presiden menjadi jauh lebih besar dibanding sebelumnya.
Tak lama kemudian DPR hasil pemilu dibubarkan dan digantikan oleh DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk langsung oleh pemerintah. Langkah ini menuai kritik karena dianggap mengurangi fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Penumpasan PRRI-Permesta
Di tengah ketegangan politik nasional, muncul pemberontakan PRRI dan Permesta di Sumatra serta Sulawesi. Kelompok tersebut menuntut perubahan kebijakan pemerintah pusat, termasuk pemerataan pembangunan daerah.
Pemerintah memilih operasi militer untuk menumpas gerakan tersebut. Operasi yang berlangsung hingga 1961 berhasil mengakhiri pemberontakan, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, sejumlah tokoh politik yang dikaitkan dengan PRRI-Permesta ditangkap dan dipenjara.
Baca Juga: Masa-masa terakhir Soekarno menjadi babak paling pilu dalam perjalanan hidup Sang Proklamator.
Pembubaran Partai dan Penahanan Tokoh Oposisi
Era Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan pembubaran sejumlah partai politik. Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan karena dianggap terlibat dalam gerakan PRRI-Permesta.
Sejumlah tokoh nasional seperti Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, hingga Buya Hamka pernah ditahan oleh pemerintah. Selain itu, jurnalis Mochtar Lubis juga dipenjara setelah media yang dipimpinnya dinilai berseberangan dengan pemerintah.
Langkah-langkah tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sebagian kalangan menilai pemerintahan Soekarno mulai mengarah pada praktik otoritarian.
Konfrontasi Malaysia dan Akhir Kekuasaan
Pada awal 1960-an, Soekarno melancarkan kebijakan Konfrontasi Malaysia. Ia menilai pembentukan Federasi Malaysia sebagai bagian dari proyek neokolonialisme Inggris yang dapat mengancam Indonesia.
Melalui operasi Dwikora, pemerintah mengerahkan militer dan sukarelawan ke wilayah perbatasan. Namun kebijakan tersebut menambah beban ekonomi negara yang saat itu tengah mengalami inflasi tinggi.
Di saat bersamaan, hubungan antara militer dan PKI semakin memanas. Kondisi politik yang tidak stabil akhirnya mencapai puncaknya setelah meletusnya peristiwa G30S pada 1965 yang kemudian menjadi awal berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.
Baca Juga: Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 Penuh Kejutan! Jepang dan Maroko Jadi Kuda Hitam, Uruguay Tersingkir
Editor : Fadhilah Salsa Bella