BLITAR KAWENTAR – Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 menjadi salah satu dokumen paling bersejarah sekaligus kontroversial dalam perjalanan politik Indonesia. Surat yang ditandatangani Presiden Soekarno itu disebut menjadi titik balik yang mengakhiri kekuasaan sang proklamator setelah memimpin Indonesia selama lebih dari dua dekade.
Hingga kini, Supersemar masih memunculkan berbagai perdebatan. Sebagian kalangan menilai surat tersebut merupakan langkah konstitusional untuk memulihkan keamanan negara, sementara pihak lain menyebutnya sebagai bagian dari proses kudeta merangkak yang membuka jalan bagi naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan.
Lahirnya Supersemar tidak dapat dipisahkan dari situasi politik, ekonomi, dan keamanan Indonesia yang memburuk pasca-peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Inflasi yang sangat tinggi, kelangkaan bahan pokok, serta meningkatnya konflik politik membuat pemerintahan Soekarno berada dalam tekanan besar.
Krisis Ekonomi dan Politik Memperlemah Posisi Soekarno
Menjelang 1966, kondisi ekonomi Indonesia berada di titik kritis. Nilai rupiah merosot tajam, inflasi mencapai ratusan persen, sementara harga kebutuhan pokok terus melonjak. Situasi tersebut memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Lama.
Di sisi lain, hubungan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat semakin memanas. Persaingan politik yang berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya memuncak setelah peristiwa G30S yang menewaskan enam jenderal Angkatan Darat dan satu perwira.
Setelah kejadian itu, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando operasi militer untuk mengendalikan situasi. Angkatan Darat kemudian menyatakan PKI sebagai dalang G30S, sementara gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat terus meluas di berbagai daerah.
Tritura dan Gelombang Demonstrasi
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) serta berbagai organisasi lainnya mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Isi tuntutan tersebut meliputi pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, serta penurunan harga kebutuhan pokok. Namun, Presiden Soekarno dinilai tidak segera memenuhi tuntutan tersebut.
Demonstrasi yang semula hanya menuntut pembubaran PKI berkembang menjadi desakan agar Soekarno mundur dari jabatan presiden. Kondisi politik nasional pun semakin tidak terkendali.
Lahirnya Supersemar
Puncak ketegangan terjadi pada 11 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno menggelar sidang kabinet di Istana Merdeka, Jakarta. Di tengah rapat, muncul laporan mengenai keberadaan pasukan tak dikenal di sekitar kompleks istana.
Merasa situasi tidak aman, Soekarno bersama beberapa pejabat tinggi negara menuju Istana Bogor menggunakan helikopter.
Pada malam harinya, tiga jenderal yakni Basuki Rachmat, M. Yusuf, dan Amir Machmud menemui Soekarno di Istana Bogor. Mereka membawa pesan dari Mayor Jenderal Soeharto yang menyatakan siap memulihkan keamanan apabila memperoleh kewenangan melalui surat perintah.
Dalam kondisi politik yang penuh tekanan, Soekarno akhirnya menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar.
Awal Berakhirnya Orde Lama
Tidak sampai 24 jam setelah menerima Supersemar, Soeharto langsung mengambil langkah penting dengan membubarkan PKI melalui keputusan resmi.
Setelah itu, sejumlah menteri yang dianggap dekat dengan Soekarno ditangkap. Struktur kabinet juga mengalami perubahan, sementara berbagai institusi pemerintahan mulai berada di bawah kendali Soeharto.
Langkah tersebut memperkuat posisi politik Soeharto sekaligus memperlemah kewenangan Presiden Soekarno.
Dalam Sidang Istimewa MPRS pada pertengahan 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang dikenal sebagai Nawaksara. Namun pidato tersebut ditolak karena dianggap belum menjelaskan berbagai persoalan, termasuk terkait peristiwa G30S.
Soekarno Lengser, Soeharto Naik
Tekanan politik terhadap Soekarno terus meningkat sepanjang 1966 hingga awal 1967. MPRS kemudian meminta pelengkap Nawaksara, tetapi kembali menyatakan penjelasan Soekarno tidak memuaskan.
Pada 22 Februari 1967, Soekarno akhirnya menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Letjen Soeharto. Tidak lama kemudian, melalui Sidang Istimewa MPRS pada 12 Maret 1967, Soeharto resmi diangkat sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Peristiwa tersebut sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Orde Lama dan dimulainya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Meski telah berlalu puluhan tahun, Supersemar tetap menjadi salah satu dokumen politik paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Keberadaan naskah asli yang hingga kini belum ditemukan turut menambah berbagai spekulasi mengenai proses lahirnya surat yang mengubah arah perjalanan bangsa tersebut.
Editor : Fadhilah Salsa BellaSumber : pinterest