JAKARTA - Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 dinilai belum sepenuhnya mampu memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga prasejahtera. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari daya tampung, lokasi pembangunan, pola pengasuhan, hingga kesiapan tenaga pendidik.
Ubaid mengatakan, salah satu tujuan utama Sekolah Rakyat adalah membantu anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Namun, berdasarkan pemantauan JPPI di lapangan, sebagian peserta didik Sekolah Rakyat justru sebelumnya telah bersekolah di sekolah lain, termasuk sekolah swasta dan madrasah swasta.
Baca Juga: Target Kunjungan Makam Bung Karno Diprediksi Naik Jadi 250 Ribu Setelah Dibuka 24 Jam, Peziarah Kini
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan dampak Sekolah Rakyat terhadap penurunan angka anak tidak sekolah atau ATS masih belum terlihat signifikan. Ubaid menyebut jumlah anak tidak sekolah di Indonesia pada Mei 2026 masih sekitar 4 juta anak. Sementara itu, daya tampung Sekolah Rakyat masih jauh dari kebutuhan tersebut.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pola pengasuhan di Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem asrama. Di luar jam pembelajaran, peserta didik mendapatkan pendampingan dari guru asuh. Ubaid menyebut JPPI menerima sejumlah masukan mengenai pendekatan disiplin yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak.
Baca Juga: Siap Sinergi, Cabdindik Blitar Dorong Guru dan Siswa Melek AI untuk Tingkatkan Kreativitas dan Kompe
Ia mengatakan, terdapat laporan mengenai perundungan, kekerasan, hingga intimidasi yang membuat sebagian anak memilih mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat. Karena itu, Ubaid menilai guru asuh perlu mendapatkan pelatihan dan keterampilan khusus mengenai pengasuhan, disiplin positif, serta penanganan masalah anak.
“Lebih dari 90 persen mereka itu belum punya skill pengasuhan yang baik,” kata Ubaid dalam pembahasan tersebut.
Baca Juga: SDI Ma’arif Plosokerep Tanamkan Ilmu dan Bangun Karakter Siswa, Padukan Pendidikan Internasional dan
Selain pola pengasuhan, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat juga dinilai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Ubaid menilai sekolah baru seharusnya dibangun di wilayah yang tidak memiliki sekolah atau memiliki daya tampung pendidikan yang sangat terbatas.
Menurut dia, pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan yang sudah memiliki banyak sekolah justru membuat sebagian anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 memilih sekolah negeri atau madrasah yang lebih dekat dengan rumah mereka. Kondisi itu membuat keberadaan Sekolah Rakyat dinilai belum optimal menjawab persoalan akses pendidikan.
Ubaid juga menyoroti sistem penerimaan murid baru yang terpisah dari sekolah reguler. Menurutnya, sistem tersebut berpotensi menimbulkan stigma bahwa Sekolah Rakyat merupakan sekolah bagi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri.
Baca Juga: Pemutihan Denda Pajak di Kabupaten Blitar Berlaku hingga 30 September 2026, Tunggakan PBB-P2 Bisa Be
Ia menilai penerimaan murid seharusnya terintegrasi sehingga Sekolah Rakyat menjadi salah satu pilihan pendidikan, bukan pilihan setelah seorang anak gagal masuk sekolah negeri.
Dari sisi tenaga pendidik, Ubaid menyebut masih terdapat keluhan dari orang tua mengenai respons guru dan wali asuh terhadap kebutuhan anak. Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian karena disebut masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat sebagian guru yang telah direkrut kemudian mengundurkan diri.
Ubaid juga mempertanyakan efektivitas program jika dibandingkan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Ia menyebut realisasi anggaran program Sekolah Rakyat per 31 Desember 2025 mencapai Rp6,6 triliun atau sekitar 85 persen dari pagu. Sementara itu, alokasi program dalam APBN 2026 disebut mencapai Rp24,9 triliun, dengan sekitar Rp20 triliun ditargetkan untuk pembangunan sekolah baru di 200 lokasi.
Baca Juga: Armada KMP Kota Blitar Belum Lengkap, Masih Tunggu Truk dan Sepeda Motor, Bakal Jadi Aset Pemkot
Untuk mempercepat penanganan anak tidak sekolah, Ubaid mengusulkan pemerintah mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan yang sudah tersedia, seperti sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, PKBM, serta lembaga pendidikan nonformal lainnya.
Menurutnya, pemanfaatan kapasitas lembaga pendidikan yang sudah ada dapat menjadi alternatif untuk memperluas akses pendidikan tanpa harus selalu membangun sekolah baru dari awal. Efektivitas Sekolah Rakyat, kata Ubaid, juga masih membutuhkan waktu untuk dilihat karena program tersebut masih tergolong baru.
Baca Juga: BEN Carnival 2026 Tak Sekadar Karnaval, Jadi Ajang Promosi Wisata dan Gerakkan Industri Kreatif
Course: YouTube @CNNINDOFFICIAL
Editor : Agnes Adelia Hernanda