BEKASI - Program Sekolah Rakyat memasuki momentum menjelang satu tahun pelaksanaan. Menteri Sosial Saifulah Yusuf bersama Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Budi Satrio Jiwandono meninjau langsung proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Menengah Atas, 13 Bekasi, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu, 13 Mei 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pendidikan sekaligus perkembangan para siswa. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga paling tidak mampu.
Baca Juga: Akses Dam Kali Semut Rusak, Jalur Anak Sekolah dan Warga Terganggu
Dalam peninjauan itu, Menteri Sosial dan Ketua Umum PNKT menyambangi sejumlah fasilitas sekolah. Keduanya juga melihat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas serta berdialog langsung dengan para siswa.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan open house satu tahun Sekolah Rakyat yang akan digelar Kementerian Sosial. Melalui kegiatan itu, pemerintah berencana membuka kesempatan bagi tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Angka 1 tahun Sekolah Rakyat ini kita akan melakukan open house. Yang dimaksud dengan open house adalah kita ingin membuka kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pengamat pendidikan, kepada pemangku kepentingan dunia pendidikan untuk bisa melihat secara langsung penyelenggaraan sekolahnya,” ujar Menteri Sosial dalam kesempatan tersebut.
Baca Juga: Target Kunjungan Makam Bung Karno Diprediksi Naik Jadi 250 Ribu Setelah Dibuka 24 Jam, Peziarah Kini
Agenda open house tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkenalkan secara langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat kepada berbagai pihak. Dengan melihat proses pendidikan dan fasilitas yang tersedia, masyarakat serta pemangku kepentingan pendidikan dapat memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan sekolah tersebut.
Karang Taruna Siap Bantu Jangkau Anak yang Membutuhkan
Ketua Umum PNKT Budi Satrio Jiwandono mengaku terkesan setelah melihat fasilitas dan perkembangan siswa selama menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Bekasi.
Menurut Budi, Karang Taruna juga siap membantu Kementerian Sosial dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan. Dukungan tersebut akan dilakukan melalui jaringan organisasi Karang Taruna hingga ke tingkat desa.
Baca Juga: Siap Sinergi, Cabdindik Blitar Dorong Guru dan Siswa Melek AI untuk Tingkatkan Kreativitas dan Kompe
“Kami akan mendorong kader-kader kami juga untuk membantu Kementerian Sosial pada kesempatan berikutnya untuk mencari anak-anak yang memang kita perlu bantu dan kita perlu untuk supaya masa depannya lebih baik,” kata Budi.
Kesiapan Karang Taruna tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menemukan anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan. Jaringan organisasi hingga tingkat desa dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menjangkau mereka yang membutuhkan akses pendidikan lebih luas.
Sekolah Rakyat Jadi Investasi SDM
Pemerintah berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi sarana pendidikan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Baca Juga: SDI Ma’arif Plosokerep Tanamkan Ilmu dan Bangun Karakter Siswa, Padukan Pendidikan Internasional dan
Program tersebut diarahkan untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Karena itu, penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kesempatan pendidikan kepada kelompok yang membutuhkan.
Peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Atas, 13 Bekasi juga memperlihatkan secara langsung aktivitas pendidikan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Selain meninjau fasilitas, pemerintah melihat proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswa.
Menjelang satu tahun pelaksanaan, rencana open house menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuka penyelenggaraan Sekolah Rakyat kepada publik secara lebih luas. Tokoh masyarakat, pengamat pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan akan mendapat kesempatan melihat langsung bagaimana program tersebut dijalankan.
Baca Juga: Pemutihan Denda Pajak di Kabupaten Blitar Berlaku hingga 30 September 2026, Tunggakan PBB-P2 Bisa Be
Course: YouTube @NusantaraTVOfficial
Editor : Agnes Adelia Hernanda