JAKARTA - Program Sekolah Rakyat dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia. Setelah sekitar satu tahun berjalan, jumlah anak tidak sekolah disebut masih berada di kisaran 4 juta, sementara daya tampung Sekolah Rakyat masih jauh dari kebutuhan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, tujuan awal Sekolah Rakyat adalah membantu anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah, termasuk mereka yang sebelumnya tidak bersekolah. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian siswa yang masuk Sekolah Rakyat justru sebelumnya telah bersekolah di sekolah lain.
Menurut Ubaid, ada anak yang sebelumnya bersekolah di sekolah swasta maupun madrasah swasta kemudian berpindah ke Sekolah Rakyat. Kondisi tersebut membuat pihaknya belum menemukan data yang menunjukkan program itu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka ATS.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Tahap Pertama Siap Beroperasi, Tampung 75 Siswa SMP
Ia menyebut, pada Mei 2026 jumlah anak tidak sekolah di Indonesia masih sekitar 4 juta. Sementara itu, daya tampung Sekolah Rakyat masih berada jauh di bawah jumlah tersebut.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pola pengasuhan di Sekolah Rakyat. Karena sistemnya berbentuk asrama, siswa mendapatkan pendampingan dari guru asuh di luar jam pembelajaran. Ubaid menyebut pihaknya menerima sejumlah masukan mengenai pola disiplin dan pengasuhan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan anak.
Menurut dia, penerapan disiplin dalam sejumlah kasus dilaporkan berujung pada kekerasan dan perundungan. Kondisi tersebut bahkan disebut membuat sebagian anak mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Akses Dam Kali Semut Rusak, Jalur Anak Sekolah dan Warga Terganggu
Ubaid menilai guru asuh perlu mendapatkan pelatihan dan keterampilan khusus mengenai pengasuhan anak. Pendekatan disiplin, kata dia, semestinya tidak menggunakan kekerasan maupun intimidasi.
Selain pola pengasuhan, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat juga dinilai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan pendidikan di lapangan. Ubaid mengatakan, sekolah baru semestinya dibangun di wilayah yang belum memiliki sekolah atau memiliki daya tampung pendidikan yang sangat terbatas.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat dapat melengkapi kekurangan sekolah negeri, sekolah swasta, maupun madrasah yang sudah ada. Namun, menurut pemantauan JPPI, masih ditemukan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah yang sudah memiliki banyak pilihan sekolah.
Baca Juga: Target Kunjungan Makam Bung Karno Diprediksi Naik Jadi 250 Ribu Setelah Dibuka 24 Jam, Peziarah Kini
Kondisi tersebut dinilai membuat anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 justru lebih memilih sekolah negeri atau madrasah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka. Akibatnya, Sekolah Rakyat belum sepenuhnya menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang menjadi sasaran program.
Ubaid juga menyoroti sistem penerimaan murid baru yang dipisahkan antara sekolah reguler dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pola tersebut berpotensi menimbulkan stigma bahwa Sekolah Rakyat merupakan tempat bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Ia menilai penerimaan siswa sebaiknya terintegrasi sehingga Sekolah Rakyat menjadi salah satu pilihan pendidikan, bukan pilihan setelah siswa gagal masuk sekolah negeri. Stigma sebagai anak prasejahtera dan anak yang tidak diterima sekolah negeri dinilai dapat berdampak terhadap kondisi mental peserta didik.
Baca Juga: Siap Sinergi, Cabdindik Blitar Dorong Guru dan Siswa Melek AI untuk Tingkatkan Kreativitas dan Kompe
Dari sisi tenaga pendidik, Ubaid menyebut masih terdapat keluhan dari orang tua terkait respons guru dan wali asuh terhadap kebutuhan anak. Ia juga menyoroti kesejahteraan guru yang dinilai belum memberikan jaminan memadai sehingga terdapat guru yang akhirnya mengundurkan diri.
Ubaid bahkan menyebut berdasarkan asesmen pihaknya, lebih dari 90 persen guru asuh belum memiliki keterampilan pengasuhan yang baik. Keluhan yang diterima antara lain penggunaan kekerasan verbal, intimidasi, serta pendekatan disiplin yang dinilai tidak tepat.
Di tengah besarnya anggaran program, efektivitas Sekolah Rakyat dalam memutus rantai kemiskinan juga dipertanyakan. Ubaid menilai program tersebut masih membutuhkan waktu untuk membuktikan hasilnya.
Baca Juga: SDI Ma’arif Plosokerep Tanamkan Ilmu dan Bangun Karakter Siswa, Padukan Pendidikan Internasional dan
Sebagai alternatif, ia mendorong pemerintah mengintegrasikan seluruh layanan pendidikan yang sudah tersedia, mulai sekolah negeri dan swasta, madrasah, pondok pesantren hingga PKBM. Menurutnya, pemanfaatan kapasitas lembaga pendidikan yang sudah ada dapat menjadi cara lebih cepat untuk menjangkau anak-anak yang belum bersekolah.
Dengan demikian, evaluasi terhadap lokasi pembangunan, kapasitas sekolah, sistem penerimaan, kualitas tenaga pendidik, pola pengasuhan, hingga kesejahteraan guru menjadi penting agar Sekolah Rakyat benar-benar mampu memperluas akses pendidikan dan mencapai tujuan memutus rantai kemiskinan.
Baca Juga: Pemutihan Denda Pajak di Kabupaten Blitar Berlaku hingga 30 September 2026, Tunggakan PBB-P2 Bisa Be
Course: YouTube @CNNIDOFFICIAL
Editor : Agnes Adelia Hernanda