JAKARTA - Sekolah Rakyat disiapkan pemerintah sebagai salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menawarkan pendidikan gratis dengan konsep berasrama untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Program Sekolah Rakyat disebut menjadi bagian dari Nawa Cita Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan paparan dalam video, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat secara bertahap. Pada tahap awal, sebanyak 53 sekolah disiapkan untuk beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.
Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan prioritas kelompok yang masuk desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain kondisi ekonomi, calon siswa juga harus mengikuti sejumlah tahapan seleksi untuk melihat kemampuan akademik dan kondisi lainnya.
Baca Juga: Honda Brio Satya 2025 Dibanderol Rp202,5 Juta, Intip Fitur dan Spesifikasinya
Proses pendaftaran disebut dimulai pada April 2025. Tahapannya meliputi seleksi administrasi, tes potensi akademik, psikotes, kunjungan ke rumah atau home visit, wawancara dengan orang tua, hingga pemeriksaan kesehatan.
Orang tua calon siswa juga diwajibkan membuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, orang tua menyatakan bahwa anak tidak akan putus sekolah dan akan mengikuti proses pendidikan hingga lulus.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang seluruh pembiayaannya gratis. Siswa tidak hanya memperoleh pendidikan, tetapi juga mendapatkan seragam, makanan, asrama, serta fasilitas penunjang lainnya.
Baca Juga: Sertifikat Tanah Elektronik Lebih Aman, Dilengkapi QR Code dan Tanda Tangan Elektronik
Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah makan bergizi gratis. Selain pendidikan akademik, siswa juga akan mendapatkan pembelajaran keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, termasuk keterampilan digital seperti coding, cyber security, dan data science.
Kurikulum Sekolah Rakyat juga dirancang untuk mencakup pendidikan dasar. Materi yang diberikan antara lain membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta sejarah. Evaluasi mengenai kondisi gizi siswa juga akan dikaitkan dengan perkembangan akademik mereka.
Untuk mendukung operasional tahap awal, Sekolah Rakyat membutuhkan lebih dari 1.000 tenaga pengajar. Guru akan direkrut dari berbagai sumber, termasuk aparatur sipil negara (ASN), serta melalui proses seleksi dengan skema kontrak.
Para guru tersebut nantinya ditempatkan di 53 lokasi Sekolah Rakyat yang diproyeksikan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Kebutuhan tenaga pengajar menjadi salah satu perhatian karena masih terdapat daerah 3T yang mengalami kekurangan guru. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat ikut menjawab persoalan akses pendidikan, meski kebutuhan guru di berbagai daerah juga masih besar.
Dari sisi pendanaan, program ini disebut akan menggunakan tiga sumber utama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber dana utama. Pemerintah juga membuka kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga filantropi.
Baca Juga: Plot Bidang di Sentuh Tanahku Tak Langsung Selesai, Ada Tahap Verifikasi
Untuk kerja sama dengan pihak swasta, program yang melibatkan 100 sekolah swasta akan menggunakan memorandum of understanding (MoU). Kerja sama tersebut diharapkan mengatur pembagian tanggung jawab, sumber daya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
Namun, konsep Sekolah Rakyat juga menghadapi sejumlah pertanyaan. Di satu sisi, program ini menawarkan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin. Di sisi lain, masih terdapat persoalan pendidikan yang lebih luas, seperti banyaknya sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, kesejahteraan guru honorer, serta keterbatasan akses internet untuk pembelajaran digital di sejumlah daerah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembangunan sekolah baru dibandingkan dengan memperkuat sistem pendidikan yang sudah ada. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah perlu memastikan program Sekolah Rakyat tidak hanya mampu menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak terpilih, tetapi juga memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Editor : Cecilia Dzakira Pasha