JAKARTA - Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto disiapkan sebagai salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan konsep pendidikan berasrama.
Sekolah Rakyat disebut menelan anggaran Rp2,3 triliun. Pemerintah menargetkan 100 Sekolah Rakyat beroperasi di berbagai daerah pada Juli. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membentuk anak-anak dari keluarga miskin menjadi generasi yang memiliki ilmu, karakter, keterampilan, serta kepercayaan diri.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memutus transmisi kemiskinan. Kedua, memuliakan keluarga kurang mampu. Ketiga, menyiapkan anak-anak dari keluarga miskin agar memiliki kecerdasan, karakter kebangsaan dan keagamaan, serta keterampilan.
Baca Juga: Sertifikat Tanah Elektronik Diklaim Pangkas Biaya Akomodasi dan Pelayanan ke Kantor Pertanahan
Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan program revitalisasi sekolah umum. Sekitar 11.000 sekolah umum disebut akan diperbaiki. Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat ditujukan untuk menjawab persoalan lain, yakni menyediakan tempat pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terkendala biaya.
Kemensos juga dilibatkan dalam penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi keluarga miskin, termasuk jumlah, alamat, profil, serta alasan anak tidak dapat mengakses pendidikan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. M. Nuh, menjelaskan konsep berasrama menjadi bagian penting dalam program tersebut. Menurut dia, meskipun biaya operasional pendidikan telah ditanggung, keluarga miskin masih menghadapi beban biaya personal.
Baca Juga: Konversi Sertifikat Tanah Kertas ke Elektronik Dilakukan Bertahap, Tak Ada Penarikan Paksa
Dengan sistem asrama, kebutuhan personal siswa selama mengikuti pendidikan dapat lebih banyak ditanggung sehingga keluarga tidak terbebani biaya tambahan.
Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai langkah preventif. Artinya, intervensi dilakukan agar anak-anak dari keluarga miskin tidak kembali jatuh dalam kemiskinan.
Sebelum mengikuti pembelajaran, siswa akan mendapatkan penyiapan fisik, mental, dan akademik. Setelah masuk sekolah, mereka mengikuti kurikulum yang diamanatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ditambah kegiatan berasrama yang menekankan pembentukan karakter.
Karakter kebangsaan, keagamaan, sosial, serta keterampilan hidup atau life skill menjadi bagian yang ingin ditonjolkan. Persiapan infrastruktur, kepala sekolah, guru, hingga calon siswa juga dilakukan secara paralel.
Di balik konsep tersebut, pengamat pendidikan nasional Darmaningtyas memberikan sejumlah catatan. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah terhadap masyarakat miskin, tetapi menilai pengelolaan Sekolah Rakyat oleh Kemensos berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola karena penyelenggaraan pendidikan nasional selama ini melibatkan kementerian yang memiliki domain pendidikan.
Ia juga menyoroti potensi segregasi karena siswa dari keluarga miskin akan berkumpul dalam satu lingkungan. Menurutnya, sekolah seharusnya juga menjadi ruang untuk membangun relasi sosial yang heterogen.
Baca Juga: Honda Brio Satya 2025 Dibanderol Rp202,5 Juta, Intip Fitur dan Spesifikasinya
M. Nuh menilai kekhawatiran tersebut dapat diantisipasi dengan memastikan Sekolah Rakyat tidak menjadi lingkungan yang eksklusif. Siswa tetap perlu berinteraksi dengan sekolah-sekolah lain agar mereka memiliki kepercayaan diri dan pengalaman sosial yang lebih luas.
Ia mencontohkan SMA Unggulan CT Arsa di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Sukoharjo yang disebut telah memberikan pengalaman pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin. Menurutnya, keberadaan siswa dengan latar belakang ekonomi serupa tidak otomatis menghambat perkembangan selama mereka tetap memiliki kesempatan berinteraksi dengan lingkungan luar.
Selain itu, fasilitas Sekolah Rakyat akan diarahkan mengikuti perkembangan era digital. Pembelajaran berbasis digital juga disebut akan diperkuat agar siswa tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan zaman.
Baca Juga: Honda Brio Satya vs Brio RS, Apa Saja Bedanya dan Mana yang Lebih Worth It?
Untuk pengelolaan anggaran, Kemensos menyiapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan melibatkan BPKP, inspektorat kementerian, DPR, serta kelompok masyarakat independen.
Pemerintah juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri siswa. M. Nuh menyebut motivasi, self confidence, keterampilan hidup, dan kesetiakawanan sosial menjadi bagian penting pendidikan.
Pada akhirnya, pemerintah berharap lulusan Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Program ini diarahkan sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang berilmu, berkarakter, terampil, dan mampu berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
Editor : Cecilia Dzakira Pasha