BLITAR - Polres Blitar Kota mengajukan tambahan personel ke Polda Jatim untuk pengamanan pemilu Februari mendatang. Khususnya di tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk kategori rawan.
Kebutuhan personel untuk pengamanan pemilu di wilayah hukum Polres Blitar Kota sebanyak 420. Sementara ini, polres hanya mampu menyiapkan sekitar 280 personel.
"Benar, ini sesuai analisis kami dengan kirka (perkiraan keadaan) yang dibuat bagian intel," ungkap Wakapolres Blitar Kota Kompol I Gede Suartika kepada Jawa Pos Radar Blitar, Rabu (24/1/2024).
Menurut dia, personel yang dimiliki Polres Blitar Kota bakal dikerahkan menyesuaikan kebutuhan personel untuk pengamanan TPS.
Hal ini merujuk pada kebutuhan petugas di TPS yang masuk kategori kurang rawan dan rawan. Pemetaan personel untuk TPS kurang rawan yakni 2 polisi untuk 20 TPS.
Kemudian untuk TPS rawan, lanjut dia, masing-masing dijaga ketat oleh satu polisi di satu TPS. Kepolisian masih akan dibantu oleh jajaran TNI dan linmas. ”Dua orang linmas menjaga satu TPS,” ujarnya.
Namun, tidak semua personel diterjunkan di TPS. Sebab, pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Selain itu, sebagian personel tetap berjaga di polres untuk mengantisipasi tindak kriminalitas lainnya.
”Nantinya yang sepertiga kekuatan tidak boleh digunakan. Jangan sampai semua anggota ke TPS, lalu pelayanan terbengkalai. Jadi, kami masih kekurangan sekitar 60 personel. Sudah kami laporkan ke polda," terangnya.
Berdasarkan analisis I Gede, terdapat lebih dari 10 TPS rawan yang tersebar di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Dia tak menyebut secara rinci titik-titik kerawanan itu.
Namun, pihaknya memastikan kepolisian bakal mengawal jalannya pemilu agar situasi kondusif. "Menurut analisis kami, di situ ada TPS yang mungkin berdekatan dengan hal-hal yang berpotensi mengintimidasi atau intervensi," tandasnya. (luk/c1/sub)
Editor : Luqman Hakim