BLITAR - Sehari pasca launching pendaftaran calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup), DPC PKB Kabupaten Blitar belum menerima seorangpun pendaftar. Padahal, ada banyak figur potensial yang bisa dijagokan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Informasi yang diterima koran ini, hingga pukul 14.30 kemarin belum ada tokoh maupun kader partai yang mendaftar di kantor DPC PKB Kabupaten Blitar. “Belum ada (yang daftar cabup dan cawabup, Red),” ujar Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Blitar, Nur Muchlisin Kamis (2/5/2024).
Untuk diketahui, DPC PKB Kabupaten Blitar tidak memberikan banyak waktu dalam proses penjaringan calon ini. Meskipun, masih ada peluang untuk perpanjangan masa penjaringan cabup dan cawabup 2024-2029.
Yang jelas, pada 4 Mei nanti nama-nama calon atau pendaftar bakal disodorkan kepada Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar di Surabaya.
Selain Bupati Rini Syarifah, Marhaenis Urip Widodo yang notabene mantan Wakil Bupati Blitar periode 2014-2019 juga memiliki kans menjadi calon kontestan pada Pilkada 2024. Sayangnya mantan pentolan DPIP Kabupaten Blitar mengatakan sudah bukan masanya untuk ikut berkontestasi pada pemilihan kepala daerah.
“Saya tidak ada niat ikut pilkada, ini waktunya yang muda-muda untuk membangun daerahnya. Monggo segera mendaftarkan diri,” ujar Marhaenis.
Dia mengungkapkan, membutuhkan tenaga besar untuk memiliki tanggungjawab sebagai kepala daraeh. Tidak hanya kepiawaian dalam menejerial, dibutuhkan fisik yang prima untuk melayani lebih dari sejuta masyarakat di Bumi Penataran.
Untuk saat ini, Marhaenis mengaku akan fokus untuk mewarnai lembaga legislatif. Sejalan dengan hal itu, pihaknya juga akan berupaya sekuat tenaga untuk menularkan pengalaman kepada generasi muda khususnya kader PKB kabupaten Blitar.
“Saya akan lebih fokus untuk membesarkan partai saja. Jadi saya tegaskan lagi bahwa saya tidak ikut Pilkada 2024,”katanya.
Sebelumnya, Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Blitar, Maskur mengatakan, rekomendasi calon kepala daerah dari PKB dalam satu paket berisi cabup dan cawabup. Meskipun hal itu bukan perkara mudah apalagi jika harus menggandeng partai politik lain untuk mengusung calon.
“Mungkin nanti ada semacam pra rekom dari PKB yang berisi satu nama dan ditawarkan kepada partai koalisi. Tapi hal itu tidak dalam forum terbuka seperti saat launching,” ujarnya.
Penentuan calon ini bukan wilayah pengurus tingkat cabang. Dengan begitu, pasti ada komunikasi di tingkat pusat untuk membahas calon yang bakal diusung pada Pilkada 2024. “Dengan begitu, pasangan yang mendapatkan rekom dari PKB juga berarti milik bersama partai koalisi,” tandasnya. (hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila