BLITAR - Sosok calon wali kota dan wakil wali kota Blitar dari PDI Perjuangan di kontestasi Pilkada Kota Blitar masih tanda tanya.
Sesuai yang disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Kota Blitar, bahwa urusan pilkada termasuk di Kota Blitar adalah prerogatif DPP.
Potensi bakal calon (bacalon) yang ditunjuk maju di pilwali bukan hanya dari hasil penjaringan bacalon lewat DPC. Bisa jadi, kader PDIP lain yang dinilai lebih potensial baik dari sisi elektabilitas hingga finansial.
Siapa pun yang nanti direkomendasi, beberapa pendaftar yang berhasil Jawa Pos Radar Blitar konfirmasi menyatakan bahwa menyerahkan semua keputusan pada DPP karena tentu sudah melalui pertimbangan yang matang.
Menurut salah satu bacalon yang macung posisi wali kota Blitar, Suharyono, DPP tentunya memiliki perhitungan dan pertimbangan yang matang dalam memutuskan figur calon wali kota maupun wakil wali kota yang diusung di pilkada Kota Blitar.
Sebab, figur inilah yang akan memimpin Kota Blitar untuk lima tahun ke depan. “Pastinya DPP akan memilih calon terbaiknya,” terangnya, Kamis (30/5/2024).
Dia mengaku tidak masalah jika nanti figur yang direkomendasi oleh DPP di luar penjaringan. Tentunya figur yang ditunjuk tersebut telah melalui pertimbangan yang matang. ”Toh, saya sendiri kini juga masih ASN (aparatur sipil negara).
Tentunya saya akan membantu siapa pun nanti calon yang terpilih untuk merealisasikan program-programnya di pemerintahan,” ujar mantan kepala dinas PUPR ini.
Suharyono berharap kepada siapa pun calon terpilih bisa membawa Kota Blitar semakin maju dan berdaya saing melalui potensi-potensi dan sejumlah tantangan yang ada di Bumi Bung Karno ini.
”Tentunya lewat program-program dan jurus-jurusnya, masyarakat bisa semakin sejahtera. Hidupnya ayem dan tentrem. Menjadi kota yang kondusif untuk berusaha dan sebagainya,” tuturnya.
Bahkan, dia juga siap apabila diminta masukan dan saran untuk pembangunan Kota Blitar. Gagasan-gagasan yang selama ini disusun akan disampaikan kepada wali kota terpilih.
”Saya tawarkan gagasan-gagasan saya. Kalau mau dipakai ya monggo. Apalagi, saya sudah turun ke masyarakat berdiskusi mengenai gagasan ini,” terangnya.
Sementara itu, bacalon lain, Himawan Probo Pamungkas, menyatakan bahwa rekomendasi calon kepala daerah menjadi kewenangan penuh DPP PDIP. DPP tentu memiliki pertimbangan matang dalam memiliki sosok calon wali kota.
”Salah satunya pertimbangannya mungkin selain dari segi kapasitas, juga cost atau biaya politik yang tidak sedikit. Jadi, DPP perlu menunjuk orang yang tepat,” terangnya.
Dengan diambil alih langsung urusan Pilkada Kota Blitar oleh DPP, kata dia, tentu ini membawa dampak positif bagi perkembangan politik di daerah.
Maksudnya, hal tersebut bisa meminimalisasi politik transaksional dari tingkat DPP, DPD, hingga DPP. ”Intinya dengan diambil alih bisa menghalangi transaksional tesebut,” tandasnya. (sub/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila