BLITAR - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Blitar Rini Syarifah resmi mengantongi izin untuk maju dalam Pilkada 2024 dari DPP PKB. Usai dua minggu lalu sempat ikut dalam uji kelayakan.
Rekomendasi itu keluar setelah DPP PKB mengumumkan pada Rabu Sabtu (29/5/2024). “Saya hanya bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan pimpinan.
Saya memang sudah mempersilakan masyarakat mendaftar ke PKB. Ternyata pusat memberikan rekomendasi ke saya,” ujar Mak Rini, sapaan akrabnya, Kamis (30/5/2024).
Perempuan yang juga menjabat Bupati Blitar ini melanjutkan bahwa untuk rekomendasi masih tahap awal. Karena, PKB telah menyiapkan langkah lain yang menjadi persiapannya maju kembali di Pilkada 2024. “Tunggu saja perkembangan selanjutnya, akan kami sampaikan,” ungkapnya.
Mak Rini sebagai ketua DPC masih menjalin komunikasi dengan partai lain untuk dapat diajak koalisi. Beberapa partai telah menjalin komunikasi, yakni Nasdem.
Menurut dia, pimpinan Nasdem telah memintanya mencalonkan kembali menjadi Bupati Blitar. Maka, patut ditunggu partai yang masuk dalam koalisinya.
Sementara itu, Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Blitar Maskur mengatakan bahwa surat resmi rekomendasi dari DPP belum diterima. Namun, dia meyakini rekomendasi Mak Rini sudah diumumkan DPP.
“Mak Rini memang belum daftar di desk pilkada yang sudah kami sediakan. Namun, dia sudah dipanggil ke DPP pada dua minggu lalu. Ternyata hasil pertemuan itu keluar rekomendasi,” ujarnya.
Menurut dia, biasanya memang ketua DPC diutamakan untuk mendapat rekomendasi dari DPP PKB.
Dengan rekomendasi itu, Mak Rini tanpa mendaftar di desk pilkada sudah dipastikan untuk maju. Hanya saja, pasangan yang mendampingi calon bupati incumbent ini masih belum jelas karena PKB terus melakukan penjajakan.
PKB masih komunikasi dengan partai lain, tapi sebatas personal. Termasuk komunikasi dengan Golkar, Nasdem, Gerindra, dan lainnya hanya pertemuan antar-anggota partai. Bukan rapat antarpartai dengan keputusan menentukan calon wakil bupati (cawabup).
“Komunikasi kami tidak sampai menentukan cawabup. Karena partai lain banyak yang merespons menunggu keputusan pusat. Belum ada yang bisa dipastikan siapa yang mendampingi Mak Rini nanti,” tuturnya.
Dia menambahkan, pasangan Mak Rini harus memiliki keharmonisan dan kesatuan tujuan dalam bekerja. Dengan begitu, dalam menjalankan peran dan haknya masing-masing dapat lebih tertata.
“Untuk mancari pasangan itu butuh survei, pengamatan, dan komunikasi yang intens dengan bakal cawabup,” pungkasnya. (jar/c1/din)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila