BLITAR - Keputusan PKB memberikan rekomendasi pada Rini Syarifah macung Pilkada 2024 tampaknya sudah bulat. Meskipun, sektor infrastruktur kurang optimal selama kepemimpinannya menjadi isu miring di masyarakat.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar Muhamad Rifa’i mengatakan, partainya sangat paham kondisi atau isu lokal yang berkembang selama kontestasi pilkada. Pihaknya tidak tutup mata dan tidak mengabaikan fakta tersebut.
“PKB sudah menginstruksikan kepada kader yang duduk di eksekutif untuk melakukan kerja maksimal dalam mengelola pemerintahan,” katanya.
Khusus untuk hasil Pilkada 2020, kata dia, ada beberapa fenomena yang menjadi pertimbangan partai dalam memberikan penilaian terhadap kinerja kader. Salah satunya, wabah atau pandemi Covid-19.
“Pemerintahan periode ini tidak penuh dan ada Covid-19 selama dua tahun sehingga tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk sektor infrastruktur,” katanya.
Rifai menyebut, sektor kesehatan menjadi prioritas selama pandemi Covid-19. Bahkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan refokusing anggaran untuk pencegahan maupun menangani dampak yang ditimbulkan virus tersebut.
Alhasil, alokasi anggaran sebelumnya diplot untuk infrastruktur terpaksa digeser untuk kepentingan penanganan kesehatan.
Tak hanya itu, lanjut dia, pemerintah sudah memberikan batasan-batasan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Misalnya, tekait jatah untuk belanja pegawai, anggaran pendididikan, kesehatan dan beberapa kebutuhan dasar lainnya.
“Anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) itu sudah ada kanal-kanalnya sendiri, sudah tercantum spesifikasi penggunaannya.
Contoh, belanja modal dan belanja pegawai masing-masing sekitar 30 persen, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan. Sisanya berapa, itu yang bisa dikembangkan,” terangnya.
Menurut dia, kondisi serupa juga terjadi di daerah lain. Maka periode ini sangat berat untuk melaksanakan pemerintahan.
“Saya secara personal memberikan apresiasi kepada pemerintah karena sering ngamen ke pusat untuk menutup kekurangan anggaran daerah. Mungkin itu yang menjadi salah satu alasan partai memberikan surat tugas ke Mak Rini pada Pilkada 2024,” katanya.
Sayangnya, tidak semua alokasi anggaran dari pusat bisa dieksekusi dengan baik. Salah satunya, pembangunan jembatan di Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan.
Miliaran anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak bisa diselesaikan. Alhasil pemerintah kabupaten (pemkab) harus merogoh APBD untuk untuk penyelesaian tahun ini.
Rifai juga mengakui hal tersebut. Pihaknya juga menyayangkan pembangunan jembatan di Kecamatan Kademangan itu tidak bisa diselesaikan.
Padahal, proses pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara terbuka melalui lelang. Namun pemenang lelang tidak mampu menyelesaikan sehingga sehingga merugikan masyarakat.
“Anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) harus kembali ke pusat jika tidak terserap. Sudah risiko. Kalau dulu bisa sampai lompat tahun, sekarang tidak bisa,” keluhnya.
Dia menyatakan, itu menjadi pelajaran bagi pemkab. Artinya, tidak perlu memaksakan diri menyerap anggaran dari pusat agar tidak membebani anggaran daerah.
“Jika kajian perencanaan hingga pelaksanaan tidak memungkinan, ya tidak usah diambil,” pungkasnya. (hai/din)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila