BLITAR - Partai Gerindra Kota Blitar berharap Koalisi Blitar Maju (KBM) tetap utuh di tengah situasi politik yang sangat dinamis.
Namun kondisi di lapangan, kondisi KBM semakin terpecah-pecah dan satu-persatu partai pengusungnya juga mulai tak kompak.
Sebelumnya, Partai Golkar Kota Blitar menyatakan bahwa KBM bukan satu-satunya koalisi yang bisa untuk dipertahankan.
Sebab, Golkar juga tetap memiliki pertimbangan-pertimbangan politis yang dianggap lebih berpotensi dan bisa menguntungkan. Bisa jadi, Golkar bakal keluar dari KBM dan bergabung dengan parpol lain.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Blitar Tan Ngi Hing mengakui, dinamika politik yang terus berkembang tak menutup kemungkinan mengubah peta politik yang sudah ada. KBM yang telah dibentuk beberapa waktu lalu pun bisa saja mengalami goyah.
”Harapan kami sih KBM tetap utuh, tetap kompak. Tetapi, melihat dinamika politik yang ada, bisa saja KBM ini berubah arah.” ungkapnya.
Pada prinsipnya, Partai Gerindra juga mengikuti arahan dari DPP maupun DPD. Apa yang menjadi arahan pusat, pihak pengurus daerah tetap ikut petunjuk.
Entah tetap dalam KBM yang berisikan Partai Demokrat, PAN, dan Golkar, atau bergabung dengan parpol lain seperti PDIP, PKB, maupun PPP.
Menurut dia, parpol yang tergabung dalam KBM memiliki hak politik masing-masing. Parpol tersebut bisa bergabung dengan parpol lain di luar KBM sesuai pertimbangan masing-masing.
”Tentunya, kami juga memiliki pertimbangan. Jika itu memang perintah dari DPP dan DPD untuk bergabung, ya bagaimana lagi. Diminta ngalor, ya ngalor. Ngidul, ya ngidul, kami siap,” katanya.
Partai Gerindra sejauh ini terus menjalin komunikasi dengan parpol KBM. Pihaknya juga terbuka untuk menjalin komunikasi dengan parpol di luar KBM termasuk bakal calon (bacalon) wali kota yang diusung oleh parpol tertentu.
Hingga kini, Partai Gerindra fokus untuk mensolidkan tim pemenangan Pilkada Kota Blitar di internal partai.
Sebelumnya, Ketua DPC Partai Golkar Kota Blitar Moch Hardi Usodo mengungkapkan, koalisi atau kerja sama antar-parpol tidak harus tegak lurus dengan yang ada di pusat. Sebab, situasi dan kondisi politik di daerah tidak sama.
”Tiap-tiap daerah tidak sama kondisi politiknya. Jadi, KBM itu bisa tetap utuh, bisa juga pecah,” tandasnya. (sub/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila