BLITAR – Dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Blitar semakin menghangat.
Terlebih sejak DPP PDIP melakukan manuver dengan menurunkan perintah secara langsung kepada Hengky Kurniawan. Kemudian, disusul surat tugas kepada Bambang Rianto alias Bambang Kawit.
Sebagaimana diketahui, Bambang Rianto atau akrab disapa Pak B merupakan salah satu bacalon wali kota Blitar yang mengikuti penjaringan bacalon lewat DPC PDIP Kota Blitar. Selain Pak B, ada delapan bacalon lainnya yang ikut penjaringan.
Dinamika ini turut dipantau oleh beberapa sosok yang sempat menjadi peserta penjaringan. Misalnya, Mohamad Trijanto hingga Suharyono.
Menurut M Trijanto, dia sempat dihubungi oleh seseorang dari jaringan di Jakarta. Dia ditawari untuk mendapatkan surat tugas.
”Tapi gak saya ambil. Menurut saya, itu kurang efisien dan efektif saja,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Blitar, Kamis (11/7/2024).
Seharusnya, kata dia, ada mimbar resmi serta terbuka untuk semua bacalon pascapenjaringan. Mimbar itu guna menakar kapasitas, elektabilitas, popularitas, rekam jejak, rekam gagasan, dan aspek lainnya. ”Bukannya lobi-lobi secara tertutup serta elitis,” tegasnya.
Seharusnya, lewat mimbar diskusi yang terbuka dan efektif itu, bisa lahir figur pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa Kota Blitar menjadi barometer nasional. Efektif yang dimaksud adalah tahapan untuk memunculkan figur yang lebih berkualitas serta berkarakter.
Meski begitu, penjaringan yang dilakukan oleh parpol sudah cukup baik. Namun kembali, keputusan akhir tetap pada kewenangan partai.
”Harapan saya agar para elite politik mempertimbangkan suara rakyat, bagaimana rekam jejak dan gagasannya selama ini. Apa sukses story yang selama ini calon-calon pernah ukir. Dan yang paling penting, tidak sedang tersandera dengan potensi-potensi kasus dugaan tindak pidana korupsi di masa lalu,” bebernya.
Trijanto berharap pada kontestasi Pilwali Kota Blitar 2024 ini tidak muncul calon pasangan tunggal atau bumbung kosong, meskipun diperbolehkan oleh undang-undang.
”Jika calon pasangan tunggal, ini tentu jadi preseden buruk dalam dinamika demokrasi. Yang terjadi bukan pesta demokrasi rakyat, tapi pesta elite politik,” ujarnya.
Menurut dia, Kota Blitar tidak kekurangan tokoh. Sayangnya, tak sedikit tokoh yang tidak dekat pemilik modal untuk topang operasional proses pilkada yang berpotensi sangat pragmatis.
”Percuma diadakan Pilkada 2024 yang habiskan anggaran sekitar Rp 24 miliar, kalau ujung-ujungnya cuma bumbung kosong. Masak mufakat dulu antar elite parpol dalam menentukan pemenang, lalu seakan-akan terjadi musyawarah melalui pemilihan kepala daerah. Praktik demokrasi sepertinya terdegradasi oleh kepentingan elite,” bebernya.
Sementara peserta penjaringan lain, Suharyono, yang mendaftar lewat PDIP dan PKB mengatakan, penjaringan dan seluruh tahapan selanjutnya sudah menjadi kewenangan parpol. Sebagai bacalon harus siap menerima hasil apa pun.
”Kalau tidak ada partai yang mengusung atau memberi rekom, saya tetap legawa. Saya tetap bekerja sebagai ASN sampai pensiun,” ungkapnya.
Dia berharap pelaksanaan pilwali Kota Blitar berjalan dengan lancar, damai, aman, kondusif, dan penuh dengan suasana sukaria. Tentunya dilaksanakan secara demokratis, fair, transparan, serta kompetitif dalam beradu program.
”Dengan begitu, masyarakat bisa menerima hasil pilkada dengan legawa, sehingga cita-cita masyarakat menjadi lebih sejahtera, tata kelola pemerintahan lebih baik, dan melayani akan terwujud karena didukung oleh semua stakeholder,” tandasnya. (sub/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila