BLITAR - Kalkulasi politik kini sedang dilakukan oleh partai politik (parpol) yang akan berkontetasi dalam pemilihan wali kota (Pilwali) Kota Blitar 2024. Hitung-hitung politik tersebut diperlukan untuk menakar peluang kemenangan.
Salah satu bentuk kalkulasi politik yang diprediksi bisa terjadi yakni membentuk koalisi atau maju mengusung.
Tentunya, jika mengusung bakal pasangan calon (bapaslon) sendiri, syarat perolehan kursi di DPRD Kota Blitar mencukupi. Apabila tidak mencukupi, koalisi antarparpol memungkinan untuk dilakukan.
Di Kota Blitar, ada dua parpol yang bisa mengusung paslon sendiri yaitu PDIP dan PKB. Pada Pileg 2024 lalu, PDIP meraih 8 kursi, sedangkan PKB memperoleh 5 kursi.
Sementara sesuai ketentuan, untuk bisa mencalonkan seseorang di pilwali minimal punya lima kursi.
Pengamat politik Novi Catur Muspita menjelaskan, berkoalisi ataupun tidak berkoalisi, masing-masing memiliki konsekuensi. Setiap parpol tentu memiliki pertimbangan terukur.
“Nah, inilah yang mungkin sedang dilakukan parpol saat ini,” terangnya. Menurut dia, terdapat beberapa parpol yang sudah menjalin kerja sama politik alias koalisi.
Yakni, PKB dengan PDIP dan Koalisi Blitar Maju (KBM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN. Koalisi tersebut linier dengan koalisi Indonesia Maju (KIM) di pusat.
Apabila dua koalisi ini mengusung paslon sendiri tentu semakin kompetitif. Artinya, muncul rivalitas dalam sebuah pesta demokrasi.
“Dengan begitu, demokrasi di Kota Blitar akan hidup. Ini yang diharapkan kita semua,” tuturnya.
Nah, jika dalam perjalanan politik terjadi koalisi gemuk dan parpol berkumpul jadi satu titik tentu sulit terjadi keseimbangan. Bahkan berpotensi memunculkan calon tunggal, hingga tidak ada lawan alias bumbung kosong.
Baca Juga: KPU Kota Blitar Targetkan Partisipasi Disabilitas Naik, Lebih dari 50 Persen di Pilwali Tahun Ini
“Ini yang sangat tidak kita harapkan. Kondisi ini pernah juga terjadi di kota maupun Kabupaten Blitar,” ujarnya.
Apabila calon tunggal terjadi, proses pemilihan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak. Yakni, memilih iya atau tidak.
Bahkan, skenario lain akan dilakukan dengan cara memunculkan paslon bayangan alias bakal calon boneka sebagai lawan kontestasi. Ini tentu mencederai demokrasi.
"Kondisi tersebut dinamakan demokrasi semu. Padahal harapannya riil ada rival. Masyarakat bisa punya pilihan yang lebih baik," ungkap Dosen UNISBA Blitar ini.
Menurut dia, kalah dan menang merupakan adu strategi antar-rival. Apalagi, Kota Blitar tidak ada incumbent atau petahana yang ikut maju kontestasi.
"Sehingga semua memiliki peluang yang sama. Para calon ini leluasa adu strategi dan turun ke bawah mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat," terangnya.
Nah, yang kini sudah tampak jelas dinamika politiknya adalah PDIP. Pasalnya, partai berlambang kepala banteng itu sudah menurunkan surat tugas kepada Bambang Rianto, bacalon wali kota Blitar yang ikut penjaringan lewat DPC PDIP Kota Blitar.
Surat tugas itu bersifat instruksi kepada Bambang Rianto alias Pak B untuk turun konsolidasi dan menjalin kerja sama politik dengan parpol lain.
"Jika Pak Bambang ini bisa bergerak cepat dan mampu mendekatkan diri kepada masyarakat secara bagus, sangat mungkin surat tugas itu berubah jadi rekomendasi untuk lanjut daftar ke KPU," terangnya.
Yang pasti, DPP PDIP kini sedang mengevaluasi keseriusan dari Pak B dalam melakukan konsolidasi dan upaya membangun koalisi pendukung dari parpol lain.
"Terlebih, pemilihan pasangan wakil juga sangat menentukan. Saya yakin DPP juga menghitung matang bahwa Kota Blitar harus tetap pada genggaman," jelasnya.
Di sisi lain, KBM juga sebisa mungkin menyiapkan sosok paslon yang kuat. Yang mampu menandingi paslon yang diusung PDIP dan parpol pendukungnya.
"Kita tunggu saja sosok siapa yang diusung KBM. Karena koalisi ini adalah cerminan koalisi pemenang presiden. Diharapkan ada pertarungan yang menarik, dan tercipta demokrasi sebenarnya di kota Blitar," tandasnya. (sub/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila