BLITAR - Sementara itu, PAN berkomitmen tetap bersama PDIP. Meskipun hingga kini partai berlambang banteng ini belum mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Rijanto-Beky Hendriansyah.
“Enggak lah, kenapa harus belok (ganti mitra koalisi, Red). Kami tetap bersama PDIP,” ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Blitar, Susi Narulita.
Dia mengungkapkan bahwa hubungan kerja sama dengan PDIP bersifat kelembagaan. Sejalan dengan hal tersebut, PAN dan PDIP sudah menyatukan pikiran untuk membangun Kabupaten Blitar yang lebih maju.
Komunikasi intensif ini sudah dilakukan sebelum muncul nama Rijanto dan Beky Hendriansyah digadang sebagai calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada 2024.
“Waktu itu, siapa pun calonnya yang penting solid. Insya Allah seminggu sebelum pendaftaran rekomendasi dari PDIP sudah keluar,” katanya.
Perempuan berkacamata ini menegaskan, DPP PAN sudah komitmen dan sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan tersebut.
Hanya, surat sakti yang ditandatangani Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno itu belum bisa menjadi konsumsi publik.
“Rekomendasi dari DPP PAN sudah saya bawa, B.1-KWK. Saya simpan di tempat yang aman karena untuk pendaftaran. Di sana ada tanda tangan ketua umum, Mas, kami nggak berani (menunjukkan dokumen, Red), menjaga marwah partai,” tegasnya.
Diketahui, DPP PDIP menerbitkan rekomendasi untuk ratusan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah Pilkada 2024 kemarin.
Namun, dari sekian banyak rekomendasi, tidak ada nama tokoh yang mendapatkan rekomendasi di Bumi Penataran.
“Dalam beberapa hari ke depan pasti keluar. Dan bukan hanya Kabupaten Blitar, masih banyak daerah lain yang juga belum turun,” ujar Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi.
Supriadi irit bicara terkait alasan lamanya rekomendasi turun di Bumi Penataran. Dia hanya menegaskan bahwa rekomendasi menjadi kewenangan mutlak DPP PDIP.
Menurut dia, perlu disadari bahwa rekomendasi yang harus dikeluarkan pada Pilkada 2024 ini sangat banyak dan harus ditandatangani langsung oleh ketua umum partai.
Karena itu, rekomendasi dikeluarkan secara bertahap. “Yang jelas, sebagai gambaran bahwa rekomendasi dari PDIP untuk Kabupaten Blitar tidak lama lagi akan diturunkan,” tuturnya.
Kuwat, sapaannya, menegaskan tidak ada mahar politik dalam proses pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di PDIP.
“Saya sebagai sekretaris DPC PDIP sering mengikuti rapat di DPD dan sebagainya, dan tidak pernah ada pembahasan mahar politik bahkan satu rupiah pun (untuk mendapatkan rekomendasi PDIP, Red),” tandasnya. (hai/c1/din)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila