BLITAR - Isu minimnya pembangunan infrastruktur masih menjadi topik utama di akhir periode pemerintahan Rini Syarifah.
Hal ini juga diakui Mak Rini, mengingat ada banyak tantangan selama tiga tahun menjadi kepala daerah untuk masyarakat Bumi Penataran.
“Tiga tahun untuk mengatasi masalah infrastruktur memang belum tuntas (Tidak cukup, Red). Karena apa, kita itu dilanda pandemi dua tahun. Belum lagi soal PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang dulu ditanggung pusat, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daeah,” kata Mak Rini.
Tidak hanya itu, sambung Mak Rini, Pilpres dan Pilkada juga butuh anggaran yang luar biasa. Sehingga ikhtiar pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur massif tidak mudah direalisasikan.
“Tapi kami juga berupaya maksimal, dan insyaallah sudah banyak perubahan dari pada dulu. Kalau pun belum selesai, hanya tinggal sedikit di spot-spot kecil. Nanti kita selesaiakan di 2025,” terangnya.
Pihaknya bersyukur, pemerintah Kabupaten Blitar tidak harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
Padahal, beberapa daerah di Jatim terpaksa menggunakan modal hutangan untuk membangun daerahnya.
“Kenapa kami tidak mengambil peluang hutang, karena jelas itu akan membebani APBD di kemudian hari,” jelasnya.
Menurut dia, tanpa berhutang pemerintah daerah juga bisa melakukan perbaikan pelayanan masyarakat. Misalnya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Selama periode kami ada empat gedung baru. Bahkan saat ini juga sedang dalam proses, fasilitas delapan lantai di RSUD Ngudi Waluyo,” imbuhnya.
Mak Rini menegaskan, hal itu bisa dilakukan karena pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Ini adalah sejarah di Blitar. Setiap tahun membangun dan itu dari anggaran BLUD yang tidak diambil untuk kepentingan infrastruktur lain,” ungkapnya.
Dia menegaskan Kabupaten Blitar adem ayem. Pemerintah sudah berusaha keras untuk memberikan layanan terbaiknya.
“Tidak baik-baik saja itu dimana? Kesehatan sudah dijamin, BPR yang sudah kolabs kini sudah sehat. Hal itu tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa kepemimpinan yang profesional dan memiliki keberpihakan,” tegasnya. (hai/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila