BLITAR - Wali Kota Blitar Santoso tampaknya sudah benar-benar istirahat dari dunia politik. Indikasinya, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar ini tak ingin lagi cawe-cawe untuk kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Blitar 2024.
Sebagaimana diketahui, Santoso memutuskan tidak maju lagi dalam Pilwali 2024. Alasannya ingin istirahat dan fokus menghabiskan waktu bersama keluarga. Praktis, pilwali tahun ini tidak diikuti oleh petahana.
Dua bakal pasangan calon (bapaslon) yakni Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro dan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba yang telah mendaftar calon wali kota dan calon wakil wali kota merupakan pendatang baru.
Otomatis kedua paslon ini bakal bertarung sengit untuk memperebutkan suara warga Bumi Bung Karno. Kedua paslon menyebut siap untuk melanjutkan program-program baik dari pemerintahan sebelumnya, yakni Wali Kota Santoso dan Wakil wali kota Tjutjuk Sunario.
Di sisi lain, sosok Wali Kota Santoso diketahui juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sebagai kader tentu akan ikut menyukseskan sosok paslon yang diusung dari partainya, PDIP. Namun, dia menegaskan tidak lagi ingin terlibat dalam Pilwali Kota Blitar 2024.
“Jadi saya sudah istirahat. Kita tahu ada dua kandidat, dan saya berusaha berdiri pada posisi yang netral,” katanya saat dimintai tanggapan jika dilibatkan dalam tim kampanye paslon, Hari Minggu (8/9).
Netral, menurut Santoso, yaitu tidak berpihak atau mendukung kepada kandidat tertentu. Meski begitu, sebagai warga negara, dia tetap memiliki hak pilih.
“Saya tidak akan terjun langsung mendukung dua kandidat itu, supaya nanti tidak menimbulkan kecemburuan,” terangnya.
Maka dari itu, Santoso tidak ingin tendesius terhadap salah satu kandidat. Sebisa mungkin menghindari hal-hal atau kegiatan yang menjurus pada politik praktis dua kandidat tersebut.
“Misal jika saya datang ke salah satu kandidat, nanti kandidat lain menduga bahwa saya pro terhadap kandidat tersebut, makanya saya tetap berada pada posisi yang netral,” ujarnya.
Santoso menegaskan bahwa dirinya sebagai wali kota wajib berada pada posisi netral. Dengan begitu, bukan lagi pada posisi sebagai kader partai politik (parpol) tertentu. Wali kota menurut dia adalah milik semua partai.
Apabila wali kota dimiliki oleh salah satu partai, tentu bagi Santoso tidak adil. Bisa-bisa parpol lain merasa tidak terlindungi. “Jadi, saya ada dan milik semuanya,” tegas pria berkacamata ini.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Blitar Syahrul Alim mengungkapkan bahwa melibatkan sosok kepala daerah dalam politik praktis termasuk pelanggaran. Namun, jika memang dilakukan, maka harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Jadi aturannya memang harus cuti jika ingin berkampanye. Mekanismenya seperti itu,” jelasnya.
Syahrul mengaku bahwa kerja sama dengan wali kota Blitar sulit dilakukan secara terbuka. Sebab, wali kota terhalang oleh aturan khusus sehingga tidak boleh terjun langsung dalam politik praktis. “Makanya posisi beliau kan wali kota yang notabene tidak boleh cawe-cawe,” terangnya.
Pihaknya sebisa mungkin menghargai posisi Wali Kota Blitar Santoso yang juga kader PDIP. Makanya komunikasi dengan wali kota sangat dibatasi.
“Kami juga harus tahu diri. Komunikasi dengan beliau juga tidak harus minta untuk mengkampanyekan, menggiring salah satu calon, tentu itu tidak elok,” tuturnya.
Sejauh ini, Syahrul belum mengetahui apakah akan melibatkan Wali Kota Santoso untuk ikut berkampanye atau tidak. Jika memang harus melibatkan, tentu harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Ini kan paslon belum ditetapkan dan jadwal kampanyenya belum tahu, sehingga komunikasi belum sejauh itu,” tandasnya. (sub/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila