BLITAR - Polemik deadlock-nya rapat badan musyawarah (bamus) untuk LKPj DPRD Kota Blitar makin terasa. Hingga kemarin, belum ada kejelasan terkait kegiatan paripurna kapan bakal akan digelar.
"Belum ada progres positif. Fraksi PKB masih terus melakukan proses komunikasi dengan fraksi-fraksi yang lain," ungkap Plh Ketua DPRD Kota Blitar Adi Santoso, yang juga salah satu anggota fraksi PKB, Senin (26/5/2025).
Menurut dia, pihaknya selaku pelaksana harian ketua DPRD Kota Blitar ketiban kondisi yang kurang kondusif. Hal ini justru akan membuat posisi yang kurang harmonis antara legislatif dan eksekutif semakin melebar.
"Kondisi ini tidak kondusif untuk keberlangsungan pemerintahan, dan nanti berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, itu yang saya khawatirkan," tegasnya.
Meskipun proses pelaksanaan paripurna tetap akan digelar, jelas dia, dengan adanya penolakan dari beberapa fraksi tentu proses paripurna juga tidak akan berjalan sesuai aturan kehadiran minimal separo lebih jumlah anggota dewan.
"Ya, nanti misalnya kondisi memaksa tetap dilaksanakan paripurna, juga akan tidak berjalan sesuai yang diharapkan," terangnya.
Sementara itu, pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar Widodo Saptono Johanes masih enggan berkomentar terkait kekhawatiran bakal mundurnya proses pembahasan LKPJ yang disebabkan proses pelaksanaan paripurna DPRD belum dilaksanakan.
"Mungkin akan segera digelar lagi rapat bamus, jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya," ujarnya singkat.
Sebelumnya diberitakan, dampak hiruk pikuk soal pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga harian lepas (THL) di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) semakin runyam.
Salah satunya, rapat bamus DPRD Kota Blitar untuk rencana pelaksanaan paripurna pembacaan LKPj Wali Kota Blitar tahun anggaran 2024 gagal dan berakhir deadlock.
Padahal, pelaksanaan paripurna pembacaan LKPj Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah lembar LKPj diterima oleh legislatif. (ady/c1)
Editor : M. Subchan Abdullah