BLITAR - Di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, publik dikejutkan dengan serangkaian kebijakan yang diluncurkan namun secara mendadak dibatalkan setelah menuai kritikan publik.
Mulai dari soal tambang nikel, rumah subsidi, hingga rekrutmen CPNS, semuanya mengalami nasib serupa. Siklusnya adalah diumumkan, diprotes, kemudian dibatalkan.
Menurut pengamat kebijakan publik, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah mengalami krisis kepercayaan.
Ketika kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan suara publik secara transparan, maka reaksi penolakan dari masyarakat menjadi keniscayaan.
Yang lebih meresahkan, pembatalan kebijakan ini tidak dilakukan berdasarkan evaluasi sistemik, tetapi lebih karena tekanan warganet yang viral di media sosial.
Dalam pandangan akademis, kondisi ini mencerminkan rendahnya kapasitas analitis (analytical capacity) dari penyusun kebijakan.
Pemerintah dinilai tidak cukup memperhitungkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang dibuat.
Ditambah lagi lemahnya kapasitas operasional dan politik, membuat pemerintah terlihat gagap dalam mengimplementasikan serta mengkomunikasikan kebijakan ke masyarakat luas.
Dampak jangka pendek dari pembatalan kebijakan memang tampak positif , pemerintah seolah “mendengar suara rakyat”.
Namun dalam jangka panjang, publik semakin kehilangan kepercayaan. Warga merasa selalu dalam kondisi waspada diiringi pertanyaan “hari ini kebijakan apalagi yang akan muncul?”
Jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan hanya kepercayaan publik yang runtuh, tetapi juga kredibilitas institusi negara.
Baca Juga: Heru Tjahjono Dorong Generasi Sehat Lewat Sosialisasi Program MBG di Sumberjo
Proses demokrasi pun kehilangan esensinya karena partisipasi masyarakat hanya terjadi setelah kebijakan diumumkan, bukan saat dirancang.
Tanpa reformasi dalam tata kelola kebijakan, pola kebijakan viral dan dicabut ini diperkirakan akan terus berulang.
Dan setiap pengulangan hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemimpinnya.
Editor : M. Subchan Abdullah