BLITAR - Serangkaian kebijakan pemerintah yang dibatalkan dalam waktu singkat membuka mata publik akan satu hal mendasar, yakni tentang kerapuhan sistemik dalam tata kelola kebijakan.
Menurut pengamat kebijakan publik, kegagalan ini bukan semata karena tekanan publik, tapi karena pemerintah yang kurang kompeten dalam memutuskan strategi kebijakan.
Pertama, kapasitas analitis (analytical capacity). Ini merujuk pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data, pertimbangan jangka panjang, dan dampak sistemik.
Sayangnya, banyak kebijakan yang justru tampak reaktif dan instan dibuat tanpa analisis mendalam atau antisipasi konsekuensi ke depan.
Kedua, kapasitas operasional. Ini menyangkut kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan infrastruktur dalam mengimplementasikan kebijakan.
Bahkan jika ide kebijakannya baik, sering kali pelaksanaannya amburadul. Hal ini memperkuat kesan bahwa negara tidak kapabel secara manajerial.
Ketiga, kapasitas politik (political capacity). Ini bukan soal kekuasaan semata, tetapi bagaimana pemerintah menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat, membangun konsensus, dan melibatkan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan.
Ketiadaan tiga kapasitas ini memicu “viral-based policy”, kebijakan baru dikoreksi atau dicabut setelah viral di media sosial.
Dalam jangka pendek, ini memberi kesan bahwa pemerintah mendengar publik.
Namun dalam jangka panjang, kepercayaan publik semakin luntur karena masyarakat merasa selalu harus berteriak agar suaranya didengar.
Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap tiga kapasitas tersebut, pemerintah akan terus terjebak dalam pola trial and error yang melelahkan dan pada akhirnya, legitimasi publik terhadap kebijakan negara akan terus menurun.
Editor : M. Subchan Abdullah