BLITAR KAWENTAR - Menanggapi sorotan publik terhadap gaji anggota DPR yang disebut mencapai Rp230 juta per bulan dan belum termasuk tunjangan lain, Mahfud menyatakan jumlah itu hanya angka rutin, sementara fasilitas sebenarnya jauh lebih besar.
Ia menegaskan, dengan besarnya penghasilan yang diterima, DPR tidak seharusnya menambah tunjangan baru. Sebaliknya, lembaga legislatif justru perlu menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
Mahfud menilai langkah paling bijak adalah menggunakan fungsi anggaran untuk memangkas sendiri pos-pos belanja yang dianggap tidak wajar atau berlebihan.
Menurut penjelasan DPR, penghasilannya tidak hanya berupa gaji rutin, tetapi juga ditambah dengan berbagai fasilitas, tunjangan, hingga kegiatan seperti sosialisasi Empat Pilar yang mendatangkan pemasukan puluhan juta rupiah per kunjungan.
Hal ini membuat saldo rekening tampak melimpah, bahkan sempat disorot media dan KPK, dalam cerita pengalaman Mahfud.
Menurut Mahfud, kritik masyarakat terkait kenaikan tunjangan DPR tidak bisa dianggap remeh. Aksi demonstrasi yang merebak hingga menimbulkan kericuhan menunjukkan adanya akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada publik.
Pernyataan Mahfud MD menegaskan bahwa polemik gaji dan tunjangan anggota DPR mencerminkan ketidakpekaan lembaga legislatif terhadap kondisi rakyat.
Dengan penghasilan besar yang mencakup gaji rutin, tunjangan undang-undang, uang reses, hingga fasilitas perjalanan dinas, DPR seharusnya tidak menambah tunjangan baru.
Kritik keras masyarakat, yang bahkan melahirkan demonstrasi dan kericuhan, menjadi sinyal kuat adanya akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan DPR dan pemerintah.
Karena itu, Mahfud menilai DPR harus lebih peka, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran agar tidak semakin memperlebar jurang antara rakyat dengan wakil yang seharusnya mewakili kepentingan mereka. (*)
Editor : M. Subchan Abdullah