BLITAR KAWENTAR - Gelombang emisi yang terjadi sejak akhir Agustus tidak hanya mencerminkan kekecewaan rakyat terhadap isu tunjangan DPR, tetapi juga melahirkan daftar panjang tuntutan yang disuarakan secara kolektif oleh kolektif masyarakat sipil dan mahasiswa.
Mereka menyampaikan 17 poin utama serta tambahan 8 poin tuntutan yang dianggap mendesak untuk segera direalisasikan oleh Pemerintah dan DPR.
Salah satu tuntutan yang paling menonjol adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Regulasi ini dinilai penting bagi anggota untuk melakukan praktik korupsi dan mengembalikan aset negara yang digelapkan oleh pejabat maupun pengusaha nakal.
Baca Juga: Microsoft AI Skills Navigator Jadi GPS Belajar Raih Beasiswa Kuliah Luar Negeri
Melalui RUU ini, diharapkan hasil korupsi dapat benar-benar dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Tuntutan lainnya berkisar pada kebijakan reformasi yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, penegakan praktik oligarki dalam penyusunan undang-undang, transparansi anggaran DPR, hingga penguatan peran lembaga penegak hukum agar lebih independen.
Tambahan delapan poin memerlukan tekanan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR, penyerapan fasilitas mewah bagi pejabat, serta perbaikan tata kelola sumber daya alam agar tidak hanya menguntungkan segelintir elit.
Baca Juga: Elevate with Decoding, Jalan Gratis Raih Sertifikat Global AI untuk Beasiswa Kuliah Luar Negeri
Koalisi mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar aspirasi, melainkan bentuk kemarahan rakyat atas ketidakpekaan elit politik terhadap kondisi bangsa.
Oleh karena itu, tuntutan yang disampaikan dalam aksi massa dipandang sebagai dorongan agar pemerintah dan DPR segera mengambil langkah nyata.
Koalisi mahasiswa berharap aspirasi ini dijadikan bahan evaluasi bersama, agar kebijakan ke depan lebih berpihak pada rakyat dan dapat mengurangi ketegangan yang terjadi.
Baca Juga: Skill AI Jadi Penentu Masa Depan Karier dan Beasiswa Kuliah Luar Negeri
Sejumlah akademisi mendukung aspirasi tersebut, menilai 17 + 8 poin tuntutan merupakan refleksi kebutuhan mendesak bangsa untuk memperkuat demokrasi sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
Konon, warna merah muda dan hijau diartikan sebagai simbol perlawanan seorang ibu berjilbab merah muda yang melawan aparat seorang diri. Sedangkan hijau, melambangkan pengingat untuk pengemudi Ojek Online yang gugur oleh aparat.
Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah dan DPR, bukan hanya janji atau retorika politik. (*)
Editor : M. Subchan Abdullah