BLITAR KAWENTAR - Gelombang aksi massa yang meluas di berbagai daerah menyoroti peran dan kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah pihak menilai absennya banyak wakil rakyat di tengah situasi genting sebagai bentuk kurangnya tanggung jawab moral dan politik.
Pada saat ribuan warga menggelar demonstrasi menolak rencana kenaikan tunjangan DPR, sejumlah kursi di kompleks parlemen terlihat kosong.
Hal ini memunculkan kritik bahwa para wakil rakyat justru tidak hadir di saat publik menunggu sikap dan penjelasan langsung dari mereka.
Beberapa kalangan menilai, di tengah krisis politik dan sosial, seharusnya anggota DPR tampil di garis depan untuk menyampaikan klarifikasi maupun solusi, bukan justru menghilang dari ruang publik.
Situasi tersebut semakin memperburuk persepsi masyarakat yang sudah geram dengan isu tunjangan. Ketidakhadiran para legislator dipandang memperkuat kesan adanya jarak antara rakyat dan wakilnya.
Bagi masyarakat sipil, sikap diam atau absen dari tanggung jawab politik dinilai sama merugikannya dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Menanggapi kritik itu, sejumlah partai politik menyatakan bahwa sebagian anggotanya tetap bekerja di balik layar, baik melalui rapat internal maupun koordinasi dengan pemerintah.
Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya meredakan keresahan publik yang menginginkan kehadiran nyata anggota DPR di tengah masyarakat.
Momen krisis seperti ini menjadi ujian penting bagi lembaga legislatif. Kehadiran wakil rakyat, baik secara simbolis maupun substantif, diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Tanpa langkah konkret, ketidakpercayaan publik terhadap DPR berisiko semakin dalam dan memperlebar jarak antara rakyat dengan lembaga legislatif.
Absennya anggota DPR saat demonstrasi memperdalam kekecewaan publik, sehingga kehadiran nyata dan langkah konkret wakil rakyat sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. (*)
Editor : M. Subchan Abdullah