BLITAR KAWENTAR - Gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia pada akhir Agustus 2025 telah menewaskan beberapa orang, termasuk Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas akibat tindakan aparat. Peristiwa ini memicu perdebatan nasional tentang akar masalah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR.

Demonstrasi bermula dari kemarahan publik terhadap perilaku anggota DPR yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Rencana kenaikan tunjangan DPR di tengah kesulitan ekonomi masyarakat menjadi katalis utama.

Situasi semakin memanas ketika beberapa anggota dewan, seperti Sahroni, memberikan pernyataan kontroversial yang menyebut demonstran sebagai "tolol" dan "brengsek".

Baca Juga: Lewat E-Cuti, Proses Izin ASN di Kota Blitar Lebih Transparan

Feri Irwandi, influencer yang aktif dalam protes, menjelaskan bahwa demonstrasi 25 Agustus awalnya bersifat artifisial dengan banyak konten AI dan akun-akun yang mencurigakan.

Namun, situasi berubah drastis pada 28 Agustus ketika demonstrasi buruh yang terorganisir berubah menjadi chaos setelah insiden yang menewaskan Afan Kurniawan.

Musamil Ihsan, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, menyampaikan 17 tuntutan utama yang mencakup pembekuan kenaikan gaji DPR, pembentukan tim investigasi independen, reformasi birokrasi Polri dan DPR, hingga evaluasi menyeluruh kabinet. Tuntutan ini mencerminkan keresahan mendalam terhadap kinerja pemerintahan yang dinilai tidak memihak rakyat.

Baca Juga: Seni Tari Jadi Wadah Ekspresikan Jiwa dan Keindahan Gerak Siswa

Salsa Erwin Nahutagalung, diaspora Indonesia di Denmark, menambahkan perspektif internasional dengan menyoroti arogansi elit politik yang hidup dalam kemewahan sementara masyarakat tercekik ekonomi. Ia juga mengkritisi penggunaan kekuasaan untuk intimidasi pribadi, sebagaimana dialaminya dari anggota DPR.

Presiden Prabowo Subianto merespons dengan pidato yang menyebut adanya indikasi "makar dan terorisme" dalam demonstrasi, sekaligus memerintahkan tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum. Namun, aktivis menilai respons ini tidak menyentuh akar masalah dan justru memperlakukan masyarakat sebagai musuh.

Beberapa langkah seperti moratorium perjalanan dinas luar negeri dan penonaktifan anggota DPR bermasalah dinilai positif, namun dianggap belum substansial. Para aktivis menekankan pentingnya permintaan maaf publik dari pemerintah dan reformasi struktural yang lebih mendasar.

Baca Juga: Strategi Transformasi Bisnis: Working On vs Working In - Formula Mengembangkan Perusahaan hingga 10x Lipat

Diskusi mengungkap problem fundamental dalam pengelolaan APBN, di mana beban terbesar anggaran (belanja pegawai) tidak menciptakan kesejahteraan merata. Disparitas yang tinggi antara pejabat tinggi dan pegawai rendahan mencerminkan ketidakadilan sistemik yang memicu kemarahan.

Feri Irwandi mengusulkan restrukturisasi APBN yang dapat menghemat 40-45 triliun rupiah melalui efisiensi fasilitas pejabat. Dana ini dapat dialokasikan untuk peningkatan gaji guru dan fasilitas publik, menunjukkan bahwa solusi teknis tersedia namun membutuhkan kemauan politik.

Para narasumber sepakat bahwa solusi memerlukan political will dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan reformasi, disertai permintaan maaf publik yang tulus. Masyarakat dinilai tidak menginginkan konfrontasi, tetapi menuntut keadilan dan akuntabilitas.

Baca Juga: Sertifikat Elektronik Kementerian ATR/BPN Dorong Investasi dan Kemudahan Berusaha

Peristiwa ini mengingatkan pada momentum reformasi 1998, namun dengan kompleksitas baru di era media sosial. Tanpa respons yang tepat, krisis kepercayaan ini berpotensi berkembang menjadi instabilitas politik yang lebih serius. (*)

Editor : M. Subchan Abdullah