Kritik Keras Alumni Pesantren: Santri Harus Berani Lawan Kezaliman Politik
Rahma Nur Anisa• Sabtu, 27 September 2025 | 14:00 WIB
perubahan ini memerlukan keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang diuntungkan oleh status quo.
BLITAR KAWENTAR - Situasi politik Indonesia yang dinilai semakin carut-marut memunculkan pertanyaan kritis "Di mana peran santri sebagai agen perubahan?" Seorang alumni pesantren, Elviwe, melontarkan gugatan keras terhadap sikap netral santri di tengah maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Ketika dunia dipenuhi ketidakadilan dan penyalahgunaan kuasa, ke mana kalian santri?" tanya Elviwe dalam videonya yang viral di media sosial. Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan gugatan terhadap komunitas santri yang dinilai abai terhadap realitas politik bangsa.
Data menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan struktural. Korupsi telah menjadi budaya di berbagai tingkat pemerintahan, ketimpangan ekonomi semakin menganga, dan rakyat kecil terus terjepit di tengah kebijakan yang tidak berpihak.
Elviwe menegaskan bahwa Indonesia saat ini "tidak sedang baik-baik saja". Pemerintah dinilai semakin sewenang-wenang, sementara para santri justru lebih memilih bersembunyi di balik tembok pesantren.
Sejarah mencatat bahwa santri memiliki tradisi perlawanan yang kuat. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tidak hanya mengajar kitab kuning tetapi juga menggerakkan santri untuk melawan kolonialisme.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga menunjukkan bahwa santri tidak boleh berpuas diri dengan menulis esai. Beliau turun langsung membela kaum minoritas, memperjuangkan demokrasi, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
"Tempat santri harusnya di garis depan, bukan di belakang tembok pesantren," tegas Elviwe. Santri harus berani menyuarakan perlawanan terhadap kezaliman dan setia mengawal kepentingan masyarakat.
Sikap netral yang sering ditunjukkan santri dalam persoalan politik dikritik habis-habisan. Alasan "mengutamakan akhirat" dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ajaran Islam yang sebenarnya mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat.
"Ibadah bukan hanya rukuk dan sujud. Ibadah juga berarti berpihak pada kebenaran dan menolak ketidakadilan," ungkap Elviwe. Konsep jihad yang sesungguhnya adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.
Salah satu akar masalah adalah sistem feodal yang masih mengakar kuat di pesantren. Relasi patron-klien antara kiai dan santri menciptakan ketergantungan yang menghambat daya kritis santri dalam memandang persoalan politik.
Martin van Bruinessen dalam studinya menggambarkan fenomena ini sebagai hubungan barter simbolik santri memberikan loyalitas, kiai memberikan berkah. Dalam konteks politik, pola ini seringkali dimanfaatkan oleh elit politik untuk memobilisasi massa tanpa kritik.
Di tengah krisis politik saat ini, partisipasi kritis santri menjadi kebutuhan mendesak. Santri tidak boleh lagi bersikap apatis atau hanya terjebak dalam debat fikih yang tidak menyentuh realitas sosial-politik.
"Menjadi kritis bukan pilihan melainkan keharusan," tandas Elviwe. Santri harus berani bersuara, berani berserikat, dan berani memberantas penindasan dalam segala bentuknya.
Transformasi mindset santri dari yang pasif menjadi aktif secara politik menjadi kunci kemajuan bangsa. Dengan jumlah pesantren yang mencapai ribuan dan santri yang tersebar di seluruh Indonesia, potensi perubahan sangat besar.
Namun, perubahan ini memerlukan keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang diuntungkan oleh status quo. (*)
