Gaya "Koboy" Menteri Keuangan Purbaya: Antara Inovasi Kebijakan dan Kontroversi Komunikasi
Rahma Nur Anisa• Senin, 29 September 2025 | 00:00 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dijuluki
BLITAR KAWENTAR - Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjadi sorotan publik sejak dilantik dalam kabinet Prabowo Subianto. Dijuluki "Menteri Koboy" karena gaya komunikasinya yang blak-blakan dan tidak konvensional, Purbaya menghadirkan pendekatan baru dalam pengelolaan ekonomi Indonesia yang menuai pro dan kontra.
Sosok yang viral di media sosial ini tidak segan mengeluarkan pernyataan kontroversial, mulai dari mengkritik kebijakan menteri sebelumnya hingga menyindir berbagai pihak. Namun, di balik gaya komunikasinya yang ekspresif, terdapat filosofi ekonomi yang jelas: "uang negara yang tidak dipakai adalah pemborosan."
Purbaya membangun pendekatan ekonominya berdasarkan pembelajaran dari krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 1930-an dan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020. Menurutnya, masalah utama ekonomi bukanlah suku bunga, melainkan likuiditas atau peredaran uang di masyarakat.
Data yang dipresentasikan Purbaya menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tumbuh signifikan ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar. Pendekatan serupa diterapkan Indonesia saat mengatasi dampak ekonomi COVID-19, di mana peningkatan money supply berkontribusi pada pemulihan ekonomi.
Strategi ini mendorong Purbaya untuk mengalokasikan 200 triliun rupiah tabungan negara ke bank BUMN, dengan tujuan meningkatkan penyaluran kredit dan mempercepat perputaran uang di masyarakat. Keputusan ini disertai tekanan kepada kementerian lain untuk mempercepat penyerapan anggaran sebelum Oktober 2025.
Kebijakan Purbaya dilandasi konsep Sumitronomics, mengacu pada pemikiran ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto. Konsep ini bertumpu pada tiga pilar utama.
Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi dengan target di atas 8% bahkan double digit. Purbaya berargumen bahwa negara yang terjebak middle income trap memerlukan pertumbuhan double digit selama 10 tahun untuk keluar dari jebakan tersebut.
Kedua, pemerataan manfaat pembangunan yang tercermin dalam program-program sosial pemerintahan Prabowo seperti makan bergizi gratis dan layanan kesehatan gratis. Ketiga, stabilitas nasional yang dinamis, meskipun aspek ini masih menghadapi tantangan mengingat berbagai kritik yang muncul.
Gaya komunikasi Purbaya dapat dijelaskan melalui teori expectancy violation theory. Publik umumnya mengharapkan menteri keuangan berkomunikasi secara formal dan hati-hati seperti pendahulunya. Namun, Purbaya melanggar ekspektasi ini dengan pendekatan yang lebih kasual dan blak-blakan.
Pelanggaran ekspektasi ini menghasilkan respons beragam. Sebagian masyarakat merespons positif karena menganggap gayanya menarik, berani, dan mendobrak kebiasaan pejabat pemerintah yang dinilai kaku. Sebaliknya, kelompok lain merespons negatif karena menganggap gaya tersebut tidak sesuai dengan norma kesopanan pejabat publik.
Sejak Purbaya menjabat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren positif. Hal ini mengindikasikan respons pasar yang optimis terhadap kebijakan ekonomi yang dicanangkan. Kepercayaan investor tampaknya meningkat, bertolak belakang dengan kekhawatiran awal ketika Sri Mulyani tidak lagi menjabat.
Kenaikan IHSG ini juga mencerminkan aliran modal asing yang mulai percaya pada visi ekonomi baru Indonesia di bawah kepemimpinan Purbaya.
Meski menunjukkan dampak positif awal, strategi Purbaya tidak lepas dari risiko. Gelontoran uang yang terlalu besar dan cepat berpotensi memicu hiperinflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa serta penciptaan lapangan kerja.
Pengalaman tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa peningkatan money supply berdampak pada inflasi yang baru dirasakan beberapa tahun kemudian. Harga beras naik hingga 15% pada tahun 2024, sementara ekonomi justru terasa lesu dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja.
Keberhasilan kebijakan Purbaya sangat bergantung pada pemberantasan korupsi. Gelontoran dana triliunan rupiah akan sia-sia jika bocor melalui praktik korupsi. Alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi, dana yang diselewengkan hanya akan memperkaya segelintir orang dan memperparah ketimpangan.
Pengawasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (*)
