BLITAR - Polemik ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah pihak menilai isu ini bukan semata perkara hukum, melainkan sarat muatan politik. Pengamat politik menilai, tudingan terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seolah menunjukkan adanya orkestrasi besar yang diarahkan untuk merusak reputasi keluarga mantan kepala negara itu.
Menurut pengamat politik Adi, gerakan yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi bukan gerakan alami, melainkan terorganisir dengan baik. “Ada sesuatu yang terasa tidak alamiah. Ini seperti gerakan yang sengaja diorkestrasi untuk menyerang reputasi Pak Jokowi dan keluarganya,” ujar Adi dalam diskusi publik yang ditayangkan di YouTube, Senin (7/10).
Ia menilai, tudingan terhadap ijazah Jokowi bukan hanya menyasar pribadi sang mantan presiden, tetapi juga merembet ke keluarganya, termasuk Gibran dan bahkan cucu-cucunya. “Bagi Jokowi, ini bukan sekadar isu pribadi, tapi sudah menyerang nama baik dan martabat keluarganya,” tambahnya.
Jokowi Dinilai Mulai Kehabisan Kesabaran
Adi menilai, langkah Jokowi yang akhirnya angkat suara merupakan bentuk peringatan politik kepada publik bahwa serangan yang diarahkan kepadanya tidak murni untuk mencari kebenaran. “Pernyataan Jokowi soal adanya ‘orang besar’ yang membacking isu ijazah itu adalah pesan politik. Ini sinyal bahwa beliau sudah tidak bisa lagi diam,” jelasnya.
Menurut Adi, selama menjabat presiden, Jokowi dikenal sabar terhadap kritik, terutama terkait kinerja pemerintahannya, mulai dari proyek infrastruktur hingga program mobil listrik SMK. Namun, isu ijazah dianggap sudah melewati batas.
“Kalau soal kebijakan atau gaya kepemimpinan, Jokowi tidak terlalu reaktif. Tapi kalau sudah menyangkut ijazah, reputasi, dan keluarga, di situlah batas kesabarannya,” kata Adi.
Dugaan Keterlibatan “Orang Besar”
Isu tentang adanya “orang besar” atau tokoh berpengaruh yang disebut-sebut membackup gerakan ini memicu spekulasi publik. Namun Adi menegaskan, istilah “orang besar” lebih sebagai metafora politik ketimbang tuduhan langsung.
“Bisa saja maksudnya adalah gerakan besar, organisasi besar, atau kelompok dengan jejaring kuat. Tidak selalu orang secara fisik,” ujarnya. Meski begitu, wacana ini membuat opini publik makin beragam.
Ada yang menilai isu ijazah hanyalah bagian dari dinamika politik jelang tahun-tahun pasca kepemimpinan Jokowi, ada pula yang menganggapnya sebagai upaya sistematis untuk menurunkan legitimasi keluarga Jokowi di panggung nasional.
Kasus Ijazah Gibran Juga Disorot
Sementara itu, isu serupa juga mulai menyerempet ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kuasa hukum Jokowi, Yakub, mengatakan, hingga kini belum ada laporan pidana terkait ijazah Gibran. “Yang ada justru sebaliknya, Gibran digugat secara perdata. Sidang perdananya belum digelar,” ujar Yakub.
Ia menegaskan, tim hukum tetap menghormati proses peradilan yang berjalan. “Kami menunggu prosesnya seperti apa. Tapi kami juga berharap penyidik di Polda Metro Jaya bisa segera menuntaskan laporan kami,” kata Yakub.
Menurutnya, rakyat berhak mendapatkan kebenaran yang objektif, bukan sekadar informasi simpang siur dari media sosial. “Jokowi sudah terlalu lama diam, tapi semakin didiamkan, isu ini makin liar. Karena itu, langkah hukum adalah cara yang tepat,” tambahnya.
Politik dan Hukum, Dua Narasi yang Berjalan Seiring
Adi menilai, perdebatan seputar ijazah Jokowi dan Gibran kini terbelah menjadi dua narasi besar: politik dan hukum. Dari sisi hukum, proses penyelidikan akan menentukan secara hitam putih siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun di sisi politik, perdebatan tak akan pernah berakhir.
“Dalam politik, kebenaran itu relatif. Tergantung posisi politik seseorang. Bagi yang mendukung Jokowi, isu ini dianggap serangan tidak wajar. Bagi yang menggugat, ini dianggap perjuangan mencari keadilan,” tutur Adi.
Ia menegaskan, satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri polemik ini adalah menunggu hasil proses hukum. “Kalau gugatannya ditolak, ya selesai. Kalau terbukti ada unsur pidana, itu juga harus dihormati. Karena pada akhirnya, fakta hukumlah yang bicara,” tegasnya.
Isu ijazah Jokowi kini telah menjadi medan tarik-menarik antara narasi politik dan hukum. Publik pun menunggu bagaimana akhir dari drama panjang ini — apakah berhenti di meja hijau, atau terus menjadi amunisi politik dalam pertarungan opini publik.
Editor : Anggi Septian A.P.