Mengapa Rakyat Sering Tidak Tahu Apa yang Benar-Benar Mereka Butuhkan dalam Politik?

BLITAR KAWENTAR - Dalam lanskap politik Indonesia yang dinamis, sebuah pertanyaan mendasar kerap terlupakan "apakah masyarakat benar-benar memahami kepentingan mereka sendiri?" Pakar kebijakan publik Edbert Gani Suryahudaya membuka mata publik tentang bagaimana kekuasaan dapat memanipulasi kepentingan rakyat tanpa mereka sadari.

Harold Laswell, ilmuwan politik terkemuka, pernah mendefinisikan politik dengan sederhana "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana". Definisi ini menegaskan bahwa politik pada dasarnya adalah tentang kepentingan. Setiap orang memiliki keinginan berbeda, seperti halnya dalam keluarga, satu orang suka mangga, yang lain suka jambu, dan ada pula yang lebih memilih alpukat. Namun ketika harus memutuskan buah apa yang dibeli, di situlah politik berlangsung, kompetisi, negosiasi, dan kompromi.

Namun, realitas politik tidak sesederhana itu. Suryahudaya menjelaskan konsep tiga wajah kekuasaan yang dikemukakan oleh pemikir Steven Lukes. Wajah pertama adalah kekuasaan yang terlihat jelas ketika seseorang memaksa orang lain mengikuti kehendaknya. Wajah kedua lebih halus ketika pihak berkuasa menghilangkan pilihan tertentu dari agenda, sehingga masyarakat bahkan tidak punya kesempatan untuk mempertimbangkannya.

Baca Juga: Semangat Gotong Royong, Kantor Pertanahan Blitar Gelar Jumat Bersih Demi Lingkungan Nyaman

Yang paling berbahaya adalah wajah ketiga, manipulasi kepentingan. Dalam konteks ini, masyarakat bahkan lupa apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Contohnya, keluarga miskin yang sudah terlalu lelah memikirkan kebutuhan harian hingga melupakan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka.

Atau warga Jakarta yang setiap hari menghirup udara kotor, batuk-batuk karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), namun tidak pernah menuntut haknya atas udara bersih, karena menganggap kondisi itu sebagai kewajaran.

"Masyarakat sipil, kelas menengah, pendidik, dan media memiliki peran krusial untuk mengaktifkan kembali imajinasi masyarakat tentang kepentingan mendasar mereka," ujar Suryahudaya. Tanpa kesadaran ini, ruang perdebatan publik akan terus menyempit, dan kebijakan hanya akan menguntungkan mereka yang sudah berkuasa.

Baca Juga: ODGJ Pelaku Pembacokan Anak di Srengat Blitar Berhasil Diamankan, Polisi: Masih dalam Pengobatan di RSJ Lawang

Lebih jauh, Suryahudaya mengingatkan bahwa hasil pemilihan umum bukanlah cerminan mutlak dari kehendak rakyat. Narasi populis yang menyatakan "suara rakyat adalah suara Tuhan" justru berbahaya karena mengaburkan esensi sejati demokrasi akuntabilitas, pembatasan kekuasaan, dan pergantian kepemimpinan secara teratur.

Demokrasi yang sehat, menurutnya, adalah ketika pihak yang menang tidak menindas yang kalah, dan pihak yang kalah tidak frustrasi karena tahu mereka masih punya kesempatan di masa depan. Harapan akan sirkulasi kekuasaan inilah yang membuat demokrasi tetap hidup dan dinamis.

Politik bukan hanya soal pemilu lima tahunan. Yang paling penting adalah apa yang terjadi di antara pemilu, bagaimana masyarakat terus menyuarakan kepentingan mereka, melakukan kontrol sosial, dan memastikan pemerintah bekerja untuk kesejahteraan bersama. Tanpa aktivisme berkelanjutan, demokrasi hanya akan menjadi ritual tanpa makna. (*)

Editor : M. Subchan Abdullah