BLITAR KAWENTAR - Film dokumenter "Dirty Vote II" yang dirilis Oktober 2025 mengungkap strategi sistematis rezim Prabowo-Gibran dalam mengonsolidasikan kekuasaan melalui tiga pilar utama otot (kekuatan koersif), otak (manipulasi hukum dan politik), dan ongkos (modal ekonomi). Film yang dibawakan oleh akademisi Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan ekonom Bima Yudistira ini menyoroti bagaimana legitimasi rendah dari kemenangan 58,6% pada Pilpres 2024 mendorong rezim membangun sistem otoritarian untuk mempertahankan kekuasaan.
Otot: Militerisasi dan Kekerasan Negara
Penguatan sektor keamanan menjadi fondasi kekuasaan rezim Prabowo-Gibran. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjabat hampir lima tahun, terlama dalam sejarah pasca-reformasi. Sebanyak 52 perwira aktif merangkap jabatan sipil, melanggar Pasal 28 UU Polri yang mewajibkan pengunduran diri terlebih dahulu.
Rancangan Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP memberikan kewenangan berlebihan penyadapan tanpa izin, penahanan hingga 40 hari (sebelumnya 20 hari), dan penggeledahan tanpa izin pengadilan. Di sisi militer, anggaran pertahanan melonjak 36,7% (2025-2026) meski pemerintah mengklaim efisiensi. TNI diberi 14 posisi sipil, terlibat urusan pangan hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), jauh dari fungsi pertahanan konstitusional.
Baca Juga: BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Oktober 2025: Cek Daftar Penerima Lewat Bank dan Kantor Pos
Pembentukan komponen cadangan (Komcad) menargetkan 700.000 personel, termasuk 40.000 narapidana. Purnawirawan Tim Mawar, terlibat penculikan aktivis 1998 mendapat posisi strategis Dadang Hendra Yudha (Badan Gizi Nasional), Jaka Budi Utama (Dirjen Bea Cukai).
Otak: Koalisi Gemuk dan Rekayasa Hukum
Prabowo membangun koalisi tanpa oposisi dengan 49 menteri dan 57 wakil menteri terbanyak sejak reformasi. UU Kementerian Negara 2024 menghapus batasan jumlah menteri. Dari 57 wakil menteri, 30 orang merangkap komisaris BUMN sebagai kompensasi politik.
Hubungan mesra dengan Jokowi termanifestasi dalam kunjungan rutin dan dukungan terbuka. Weaponisasi hukum terlihat pada kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto yang kemudian diberi amnesti untuk menjaga keseimbangan politik dengan PDIP.
Baca Juga: Fenomena ‘Besok Aku Mulai’: Mengapa Semangat Kita Mudah Padam?
UU TNI disahkan secara ugal-ugalan dengan gedung DPR dipagari aparat, menutup partisipasi publik. Mahkamah Konstitusi menolak 10 dari 14 permohonan uji materi, menunjukkan lemahnya pengawasan konstitusional.
Ongkos: Dari Desa hingga Konglomerasi Global
Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dibentuk di 81.500 dari 83.700 desa dalam waktu kurang setahun sangat top-down, bertentangan dengan prinsip koperasi. Survei Celios menunjukkan 35% perangkat desa percaya Kopdes adalah syarat kepentingan politik, berpotensi mengonversi 8 juta anggota menjadi 34-46 kursi DPR 2029.
Menteri Koperasi berganti dari Budi Arie (relawan Jokowi) ke Feri Juliantono (kader Gerindra). Bank Himbara diberi injeksi Rp200 triliun untuk kredit murah Kopdes, padahal dana menganggur Rp180 triliun sudah tersedia indikasi politisasi program.
Baca Juga: Kena Dampak Pemangkasan TKD, Dinsos Siap Kaji Penyesuaian Sasaran Penerima Rastrada Tahun 2026
Program MBG beranggaran Rp71 triliun (2025) dan Rp335 triliun (2026) dikuasai militer 452 dapur dikelola Kodam, melibatkan yayasan TNI (Adi Upaya, Kartika Ekapaksi) dan Polri (Bhayangkari). PPATK mengeluarkan surat edaran pengecualian pemeriksaan transaksi mencurigakan untuk 15 yayasan, termasuk Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) yang merupakan sayap Gerindra.
Danantara meluncurkan Patriot Bond Rp51,7 triliun dengan bunga 2% (SBN 6,2%), dibeli konglomerat seperti Antoni Salim (Rp3 triliun), Prayogo Pangestu, dan Sinarmas. Ini bukan patriotisme murni, tetapi asuransi politik agar bisnis tidak diganggu, terutama di sektor ekstraktif (nikel, batu bara) dan proyek Belt and Road Initiative China.
Tujuan Akhir: Kapitalisme Terpimpin dan UUD 1945 Naskah Asli
Selain memenangkan Pemilu 2029, Prabowo terobsesi kapitalisme terpimpin ala China. Dalam bukunya "Paradoks Indonesia dan Solusinya", ia mengagumi model ekonomi China dan reformis Deng Xiaoping. Strategi mencakup: koalisi partai tunggal (meski multipartai), militer kuat dengan military-civil fusion, konsolidasi kapital via Danantara, dan resentralisasi kekuasaan.
Baca Juga: Taspen Tegaskan Belum Ada Regulasi Resmi Kenaikan Gaji dan Rapel Pensiunan ASN di 2025
Gerindra dan Forum Purnawirawan TNI menggagas pengembalian UUD 1945 naskah asli untuk: menghapus batasan masa jabatan presiden, mengembalikan pemilihan presiden ke MPR (bukan langsung oleh rakyat), menghilangkan jaminan pemilu jujur-adil dan KPU independen, serta menghapus Bab 28 tentang HAM.
Kemiripan dengan otokrat global tampak dari kedekatan Prabowo dengan Xi Jinping (China), Putin (Rusia), dan Trump (AS) bukan karena ideologi, tetapi kenyamanan dengan "klub otokrat" yang melindungi kekuasaan anti-demokrasi.
"Dirty Vote II" menunjukkan evolusi kecurangan dari aksi per pemilu menjadi pembajakan sistem kenegaraan (state capture). Legitimasi rendah Prabowo-Gibran memicu rasa insecure yang dikonversi menjadi konsolidasi otoritarian demi kepentingan oligarki. Film ini mengajak gerakan sosial tanpa menunggu niat baik elit regenerasi partai politik, ormas, TNI-Polri, dan pembebasan kampus dari ketakutan.
Solusi mencakup reformasi kepolisian (pengawasan eksternal kuat, batasi kewenangan), reformasi TNI (kembalikan ke fungsi pertahanan, transparan anggaran, hapus peradilan militer untuk tindak pidana umum), dan perombakan sistem politik (demokratisasi internal parpol, batasi dana kampanye, buka ruang partai baru/lokal, ubah sistem pemilu campuran). Seperti dikatakan pembuat film "Tak ada juru selamat, juru selamat adalah diri kita sendiri—dan harus dilakukan bersama-sama." (*)
Editor : M. Subchan Abdullah