BLITAR KAWENTAR – APBD Jawa Barat 2026 resmi disahkan dengan nilai mencapai Rp30,1 triliun. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut angka tersebut sebagai target yang sangat ambisius atau bahkan "nekat" karena berada jauh di atas target pendapatan yang selama ini ditetapkan pemerintah provinsi.
Meski demikian, ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui kerja keras seluruh perangkat daerah bersama DPRD Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga membahas dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda mengenai penggunaan sumber daya air dan air permukaan.
Kedua regulasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menopang peningkatan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Dedi menjelaskan bahwa target pendapatan sebesar Rp30,1 triliun sengaja dipasang lebih tinggi dibanding pola sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menetapkan target yang mudah dicapai karena hal itu justru membuat peningkatan kinerja berjalan lambat.
"Kalau target pendapatan dibuat seperti biasanya, nanti ketika tercapai 100 persen dianggap prestasi besar. Padahal targetnya memang rendah. Saya ingin targetnya luar biasa, sehingga kalau tercapai hasilnya benar-benar menjadi lompatan bagi Jawa Barat," ungkapnya.
Dedi mengakui target tersebut bukan tanpa risiko. Ia bahkan menyebut angka Rp30,1 triliun sebagai "angka nekat" karena berada di atas rata-rata target pendapatan yang selama ini ditetapkan pemerintah daerah.
Namun, menurutnya, keberanian menetapkan target tinggi justru akan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah bekerja lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan.
Pemerintah tidak lagi hanya berorientasi memenuhi target rutin, tetapi berupaya menciptakan inovasi agar penerimaan daerah terus meningkat.
Ia menilai Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sehingga target ambisius masih realistis selama seluruh pihak memiliki komitmen yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk bersama-sama mendukung pencapaian target pendapatan daerah.
Baca Juga: Polres Gandeng Inspektorat Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Desa Ngadirenggo
Menurutnya, berbagai fraksi memiliki jaringan komunikasi dengan pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan tambahan dukungan anggaran.
Jawa Barat, kata dia, merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar sehingga keberhasilan pembangunan di daerah ini akan sangat menentukan capaian pembangunan nasional.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan Jawa Barat melalui tambahan dana transfer maupun dukungan program strategis.
Baca Juga: KONI Kota Blitar Mengadu ke DPRD, Sekretariat Belum Bisa Dipakai dan Anggaran Cabor Masih Tertahan
Selain menetapkan APBD sebesar Rp30,1 triliun, Dedi juga mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus mengejar tambahan pendapatan sekitar Rp2,1 triliun agar seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.
Ia menegaskan tantangan tersebut bukan alasan untuk pesimistis. Sebaliknya, tambahan target tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah provinsi agar bekerja lebih inovatif dan tidak terpaku pada pola lama.
Menurut Dedi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga keyakinan dalam mewujudkan target yang dianggap sulit oleh banyak orang.
Dua Raperda yang disampaikan bersamaan dengan pengesahan APBD juga memiliki peran penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.
Perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan asli daerah, sedangkan Raperda mengenai penggunaan sumber daya air menjadi dasar hukum pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki Jawa Barat.
Dedi berharap pembahasan kedua regulasi tersebut dapat berlangsung cepat sehingga pemerintah memiliki instrumen hukum yang memadai untuk mengejar target pendapatan tahun 2026.
Baca Juga: Gagal Salip Truk Gandeng di Selorejo, Grand Max Ringsek Hantam Pagar Rumah Warga
Ia optimistis, dengan dukungan DPRD, birokrasi, serta masyarakat, target pendapatan Rp30,1 triliun bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dapat diwujudkan melalui kerja nyata demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari