BLITAR KAWENTAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak pendapatan daerah setelah APBD Jawa Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp30,1 triliun.
Langkah tersebut dinilai penting agar target pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Dedi mengakui target pendapatan yang dipasang tahun depan merupakan target yang sangat ambisius.
Baca Juga: Tak Ada Perpeloncoan saat MPLS Blitar, Cabdin Jatim Terjunkan Pengawas ke Seluruh SMA dan SMK
Karena itu, pemerintah provinsi tidak bisa lagi mengandalkan pola kerja lama, melainkan harus mencari sumber-sumber pendapatan baru melalui berbagai kebijakan strategis.
Menurutnya, salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar Jawa Barat memperoleh tambahan dukungan anggaran.
Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, keberhasilan pembangunan di Jawa Barat dinilai akan memberikan dampak besar terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
Dedi mengatakan pemerintah provinsi akan melakukan negosiasi secara intensif terkait dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia berharap berbagai kementerian dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan di Jawa Barat.
Selain dana transfer, pemerintah juga akan memperjuangkan pencairan dana bagi hasil yang hingga kini masih menjadi hak daerah.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut sangat penting untuk menjaga kemampuan fiskal pemerintah provinsi dalam membiayai berbagai program prioritas.
Tak hanya itu, Dedi juga menyoroti adanya pemotongan anggaran sekitar Rp600 miliar setiap tahun yang dinilai cukup memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.
Karena itu, negosiasi dengan pemerintah pusat akan menjadi salah satu agenda penting dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah.
Selain mengupayakan tambahan dana dari pemerintah pusat, Dedi menilai Jawa Barat masih memiliki potensi besar dari sisi pengelolaan aset daerah.
Ia mengungkapkan banyak aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di lokasi strategis, terutama di kawasan perkotaan.
Namun, aset-aset tersebut dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga: Polres Gandeng Inspektorat Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Desa Ngadirenggo
Menurut Dedi, sebagian aset selama ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi manfaat ekonominya belum maksimal.
Bahkan, ia menilai pengelolaannya cenderung belum transparan sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Dedi berencana melakukan penataan terhadap BUMD.
Baca Juga: KONI Kota Blitar Mengadu ke DPRD, Sekretariat Belum Bisa Dipakai dan Anggaran Cabor Masih Tertahan
Salah satu opsi yang disiapkan ialah penggabungan sejumlah perusahaan daerah agar memiliki struktur usaha yang lebih efisien dan mampu memberikan keuntungan lebih besar bagi pemerintah.
Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga akan melakukan renegosiasi terhadap berbagai kerja sama pemanfaatan aset daerah.
Dedi bahkan mencontohkan salah satu hotel di kawasan Gedung Sate yang hanya memberikan pemasukan sekitar Rp2 miliar per tahun.
Baca Juga: Gagal Salip Truk Gandeng di Selorejo, Grand Max Ringsek Hantam Pagar Rumah Warga
Menurutnya, nilai tersebut tidak sebanding dengan potensi ekonomi aset yang dimiliki pemerintah provinsi.
Karena itu, seluruh bentuk kerja sama akan dievaluasi agar menghasilkan pendapatan yang lebih optimal.
Ia juga membuka peluang kerja sama baru secara langsung antara pemerintah provinsi dengan investor maupun pelaku usaha, tanpa harus melalui BUMD apabila dinilai lebih menguntungkan bagi daerah.
Baca Juga: Polres Gandeng Inspektorat Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Desa Ngadirenggo
Dedi menegaskan seluruh strategi tersebut merupakan bagian dari upaya mengejar tambahan pendapatan sekitar Rp2,1 triliun pada tahun 2026.
Ia optimistis target tersebut dapat tercapai apabila seluruh perangkat daerah bekerja secara inovatif dan tidak hanya menjalankan rutinitas administratif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan keberanian menetapkan target tinggi yang diikuti dengan kerja keras serta kolaborasi semua pihak.
Baca Juga: Cara Merawat Bonsai Bugenvil Singapore Agar Cepat Rimbun, Pakai Teknik Ini Bisa Naik Kelas
Karena itu, ia mengajak DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung percepatan pembahasan berbagai regulasi yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, termasuk Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda mengenai penggunaan sumber daya air.
Dedi berharap kombinasi antara optimalisasi aset, peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat, serta reformasi pengelolaan BUMD mampu memperkuat kapasitas fiskal Jawa Barat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana pada tahun 2026.
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari