JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencatatkan rekam jejak panjang dalam panggung politik nasional sejak awal pembentukannya pada tahun 1973 silam.
Sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dinilai selalu berhasil menarik perhatian publik Indonesia, termasuk lewat berbagai pidatonya yang kerap menjadi buah bibir masyarakat. Sebagai salah satu partai terkuat di masa sekarang, perjalanan politik partai berlambang banteng ini dipenuhi dinamika pasang surut yang signifikan.
Sejarah mencatat bahwa PDIP awalnya dikenal dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) saat pertama kali dibentuk pada tahun 1973. Logo awal partai ini menggunakan gambar banteng dalam bingkai segi lima yang ikonik.
Sejarah Awal Fusi Lima Partai dalam PDI
Pembentukan PDI pada masa itu merupakan hasil fusi atau penggabungan dari lima partai politik yang berbeda. Langkah ini diambil karena situasi politik saat itu menuntut adanya penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia.
Kebijakan penyederhanaan tersebut membagi kekuatan politik menjadi tiga poros utama, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Lima partai yang melebur ke dalam PDI adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibentuk oleh Presiden Soekarno, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Selain ketiga partai tersebut, dua parpol bernuansa keagamaan juga ikut bergabung. Keduanya adalah Partai Kristen Indonesia (Parkindo) serta Partai Katolik.
Pada pelaksanaan kongres pertamanya, PDI langsung dipimpin oleh Muhammad Isnaini yang kala itu tengah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR/MPR. Dalam forum pengambilan keputusan tertinggi partai tersebut, PDI berkomitmen penuh menggunakan ideologi Pancasila sebagai dasar perjuangan organisasi.
Tujuan awal dari pembentukan PDI tidak hanya sebatas untuk menormalkan iklim demokrasi di Indonesia. Organisasi ini juga mengemban misi besar untuk merestorasi nama baik Presiden Soekarno di mata publik.
Demi merealisasikan misi tersebut, PDI di bawah kepemimpinan Suryadi pada tahun 1986 mengambil langkah strategis. Partai mulai mengajak keluarga langsung dari Bung Soekarno untuk masuk ke dalam struktur politik praktis.
Masuknya Megawati dan Insiden Kuda Tuli 1996
Langkah menggaet keluarga Bung Soekarno terbukti membuahkan hasil positif bagi internal organisasi. Masuknya Megawati Soekarnoputri dan saudaranya, Guruh Soekarnoputra, berhasil mendongkrak perolehan suara PDI secara signifikan.
Kehadiran dua figur tersebut sukses memenangkan hati generasi muda serta para simpatisan setia Soekarno. Momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh Megawati untuk melebarkan sayap politiknya hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PDI pada tahun 1993.
Baca Juga: Pelaku Usaha Diminta Tinggalkan Elpiji 3 Kilogram, Disperindag Kota Blitar Perketat Pengawasan
Namun, keterpilihan Megawati sebagai pucuk pimpinan partai rupanya tidak disenangi oleh penguasa rezim Orde Baru saat itu. Hal ini memicu terjadinya dualisme kepemimpinan di dalam internal PDI.
Puncaknya terjadi pada tahun 1996 saat pelaksanaan Kongres PDI di Medan. Agenda besar tersebut sengaja tidak mengikutsertakan Megawati dan justru memenangkan kubu Suryadi sebagai ketua umum.
Hasil Kongres Medan ini langsung ditolak keras oleh Megawati beserta seluruh simpatisan setianya. Ketegangan tersebut memicu kerusuhan hebat di Jakarta yang dikenal sejarah sebagai Peristiwa Kuda Tuli atau Kerusuhan 27 Juli 1996.
Pasca-insiden berdarah itu, kedua kubu akhirnya resmi memutuskan untuk berpisah jalan. Gugus Suryadi tetap mengambil alih nama PDI, sementara kubu Megawati memilih nama baru yaitu PDI Perjuangan (PDIP).
Bersamaan dengan perubahan nama tersebut, Megawati juga mengubah logo resmi partai. Logo baru tersebut menampilkan gambar banteng hitam bermoncong putih di dalam bingkai lingkaran.
Era Keemasan dan Pasang Surut Suara Parlemen
Pasca-reformasi 1998, PDIP tumbuh menjadi partai besar yang mendapat simpati luas dari masyarakat. Hal ini terbukti pada Pemilu 1999, di mana PDIP keluar sebagai pemenang dengan meraih 153 dari 500 kursi di DPR atau setara 33,12 persen.
Kemenangan besar tersebut mengantarkan Megawati duduk sebagai Presiden Indonesia kelima setelah Gus Dur dilengserkan. Namun, dominasi ini tidak bertahan lama pada perhelatan pemilu-pemilu berikutnya.
Pada Pilpres 2004, Megawati mengalami kekalahan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kegagalan ini berdampak langsung pada penurunan perolehan suara partai di parlemen.
Perolehan kursi PDIP di DPR merosot menjadi 109 kursi atau 19,82 persen pada Pemilu 2004. Tren penurunan ini terus berlanjut pada Pemilu 2009, di mana partai hanya mampu mengamankan 96 dari 560 kursi di parlemen atau sekitar 16,96 persen.
Titik balik kejayaan partai banteng baru kembali terjadi pada Pemilu 2014 dengan kenaikan menjadi 109 kursi. Tren positif ini berlanjut pada Pemilu 2019 saat perolehan suara melonjak hingga 128 kursi atau 22,26 persen.
Keberhasilan di Pemilu 2019 juga mencatatkan sejarah baru bagi kader internal partai. Puan Maharani berhasil dilantik sebagai ketua DPR perempuan pertama di Indonesia.
PDIP juga tercatat menjadi motor utama di balik dua periode kemenangan Presiden Joko Widodo. Dengan modal capaian di atas 20 persen tersebut, PDIP memenuhi syarat presidential threshold untuk mengusung calon presiden sendiri tanpa koalisi.
Tantangan Internal dan Stok Tokoh Populis
Menghadapi tantangan politik ke depan, PDIP memiliki modal besar berupa stok tokoh populis yang memiliki rekam jejak kuat. Salah satunya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang dikenal tegas sejak menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.
Risma dikenal publik lewat aksi beraninya melakukan penutupan lokalisasi Gang Dolly di Surabaya. Selain itu, ada nama Ganjar Pranowo yang populer dengan gaya sidak pelayanan publik serta jargon cepat, mudah, dan murah.
Di sisi lain, potensi penurunan reputasi partai juga tetap membayangi akibat beberapa persoalan internal. Salah satunya menyangkut keterlibatan oknum kader dalam kasus tindak pidana korupsi.
Kasus yang sempat menyita perhatian publik di antaranya melibatkan mantan Mensos Juliari Batubara terkait korupsi bansos. Kasus tersebut mencatatkan nilai kerugian negara mencapai angka 14,5 miliar rupiah.
Selain itu, penanganan kasus hukum suap yang menyeret nama Harun Masiku juga masih menjadi sorotan publik. Sorotan negatif dari masyarakat juga sempat muncul akibat insiden matinya mikrofon saat anggota DPR menyampaikan interupsi di sidang paripurna.
Berbagai dinamika internal dan eksternal tersebut kini menjadi pekerjaan rumah yang harus dikelola dengan baik oleh jajaran DPP PDIP. Langkah strategis dan penentuan figur kepemimpinan baru akan menentukan posisi partai ini di masa depan.
Editor : Maylanni Diana FitriSumber : yt: Daftar Populer