JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) secara resmi mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
Langkah tegas partai berlambang banteng moncong putih ini sekaligus mengakhiri asam garam perjalanan politik dua dekade antara Jokowi dan PDIP. Pemecatan tersebut tidak hanya menyasar Jokowi, melainkan juga anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, Bobby Nasution.
Surat keputusan (SK) pemecatan resmi tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada Sabtu, 14 Desember 2024. Keputusan organisasi ini kemudian dibacakan secara terbuka kepada publik oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, pada Senin, 16 Desember 2024.
Debut Sukses Pengusaha Mebel di Pilkada Solo
Hubungan erat antara Jokowi dan PDI Perjuangan pertama kali terajut pada tahun 2004, atau tepat dua dekade yang lalu. Pada masa itu, tidak pernah terbersit di pikiran Jokowi yang masih berusia 43 tahun untuk terjun langsung ke dalam dunia politik praktis.
Jokowi mengawali karir profesionalnya di sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuatnya harus bertugas di tengah hutan Aceh. Setelah itu, ia sempat bekerja di pabrik milik pamannya hingga akhirnya sukses melahirkan dan mengembangkan bisnis mebel mandiri.
Bisnis mebel tersebut berkembang pesat hingga menembus kancah internasional. Kesuksesan tersebut membawa Jokowi memimpin Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia (Asmindo).
Setelah dua tahun memimpin Asmindo, muncul aspirasi kuat dari pengurus dan anggota untuk mencalonkan Jokowi dalam perhelatan Pilkada Solo 2005. Awalnya, Jokowi hanya menanggapi usulan rekan-rekan sesama pengusaha tersebut dengan tawa dan penolakan secara halus.
Namun, karena dorongan yang semakin menguat, Jokowi akhirnya mengindahkan ide tersebut dan resmi bergabung dengan PDIP pada tahun 2004. Partai ini kemudian menjadi kendaraan politik utama Jokowi dalam meniti karir di pemerintahan tanah air.
Debut politik Jokowi dimulai pada Pilkada Solo 2005, di mana ia dipasangkan dengan kader tulen PDIP, FX Hadi Rudyatmo. Pasangan yang diusung oleh koalisi PDIP dan PKB ini berhasil menyabet kemenangan mutlak.
Selama periode lima tahun hingga 2010, duet Jokowi dan FX Rudi melakukan berbagai gebrakan peremajaan di Kota Solo. Beberapa program ikonik mereka meliputi penataan kawasan Ngarsopuro, koridor Jalan Slamet Riyadi, hingga pengadaan armada bus Batik Solo Trans.
Melejit di DKI Jakarta hingga Win Rate 100 Persen
Tingkat kepuasan warga yang tinggi membawa Jokowi kembali melenggang sukses memenangi Pilkada Solo untuk periode kedua pada tahun 2010. Namun, belum genap lima tahun menjabat, ia mendapatkan mandat baru dari PDIP dan Gerindra untuk naik ke tingkat regional.
Baca Juga: Pelaku Usaha Diminta Tinggalkan Elpiji 3 Kilogram, Disperindag Kota Blitar Perketat Pengawasan
Jokowi diusung menjadi calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dengan menggandeng Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakilnya. Duet Jokowi-Ahok sukses menumbangkan petahana Fauzi Bowo melalui pertarungan ketat selama dua putaran.
Selama memimpin ibu kota, Jokowi meluncurkan sejumlah program andalan yang sangat populer di masyarakat. Program yang paling dirasakan dampaknya oleh publik adalah pengadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Popularitas yang melejit tinggi serta citra positif di mata publik membuat PDIP memantapkan diri mengusung Jokowi ke tingkat nasional pada Pilpres 2014. Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Jokowi berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan perolehan suara sebesar 53,15 persen.
Keberhasilan memimpin pada periode pertama membuat PDIP kembali memberikan kepercayaan penuh kepada Jokowi pada Pilpres 2019. Kali ini, Jokowi dipasangkan dengan KH Ma'ruf Amin untuk menghadapi rival yang sama, yakni Prabowo Subianto.
Jokowi kembali keluar sebagai pemenang dalam kontestasi politik tertinggi tersebut. Kemenangan berturut-turut dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional ini mengukuhkan posisi Jokowi sebagai tokoh politik dengan tingkat kemenangan (win rate) mencapai 100 persen.
Kronologi Keretakan Hubungan Akibat Pilpres 2024
Hubungan yang telah melekat pada DNA politik Jokowi ini mulai menunjukkan keretakan serius menjelang pelaksanaan Pilpres 2024. Isu perbedaan pandangan politik antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri mulai mencuat ke publik sejak tahun 2023.
PDIP selaku partai naungan berharap penuh agar Jokowi ikut serta mendukung pasangan calon yang resmi diusung partai, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun, di sisi lain, Jokowi santer dikabarkan lebih memilih untuk memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto.
Hubungan kedua belah pihak semakin memperlihatkan keretakan tajam setelah anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi dipasangkan sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Langkah politik Gibran ini dinilai berseberangan secara langsung dengan instruksi dan keputusan resmi partai.
Situasi internal semakin diperkeruh oleh munculnya isu pelanggaran etika di lingkungan Mahkamah Konstitusi terkait proses pencalonan tersebut. Hingga Pilpres 2024 berakhir dengan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran, tanda-tanda upaya rekonsiliasi antara Jokowi dan Megawati tidak kunjung terealisasi.
Ketidakjelasan status keanggotaan Jokowi terus menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat bahkan setelah dirinya resmi purna tugas sebagai presiden. Namun, publik mulai bisa menyimpulkan arah hubungan kedua pihak saat memasuki pelaksanaan Pilkada 2024 serentak.
Pada Pilkada tersebut, PDIP secara tegas memilih untuk berada di posisi berseberangan dan tidak mendukung menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatra Utara. Selain Bobby, orang-orang yang berada di lingkaran dekat Jokowi juga cenderung mengambil posisi politik yang berbeda dengan PDIP.
Isi Resmi Surat Keputusan Pemecatan DPP PDIP
Puncak dari segala dinamika politik tersebut akhirnya terjawab jelas melalui pembacaan Surat Keputusan Pemecatan oleh DPP PDIP. SK bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tersebut secara resmi memberhentikan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, serta 27 anggota lainnya dari keanggotaan partai.
Dalam amar putusan yang dibacakan, DPP PDIP menetapkan pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI Perjuangan. Partai juga secara tegas melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan organisasi.
Selain itu, terhitung sejak dikeluarkannya surat pemecatan tersebut, DPP PDI Perjuangan menyatakan sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi. Partai juga menegaskan tidak bertanggung jawab atas segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan oleh Jokowi di masa mendatang.
Meskipun jalinan kemitraan politik selama dua dekade ini harus berakhir dengan kondisi yang masam, tidak sedikit pihak yang tetap menaruh harapan baik ke depan. Banyak elemen masyarakat berharap agar Jokowi dan Megawati tetap bisa menjalin tali silaturahmi secara pribadi.
Bagaimanapun, kedua figur tersebut merupakan tokoh bangsa yang telah memberikan andil dan kontribusi besar dalam sejarah pembangunan Indonesia. Keputusan organisasi ini kini menjadi catatan sejarah baru dalam lanskap perpolitikan nasional.
Editor : Maylanni Diana FitriSumber : yt: Kompas.com