JAKARTA - Ganjar Pranowo menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Indonesia yang dinilai membutuhkan penanganan secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, aksi membersihkan sampah yang dilakukan berbagai pihak patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir.
Dalam pemaparannya, Ganjar menyinggung fenomena sampah kiriman yang disebut terjadi hampir setiap tahun. Ia juga menggambarkan kondisi lingkungan yang masih dipenuhi sampah plastik. Bahkan, dalam waktu kurang dari lima menit, ia mengaku sudah menemukan banyak sedotan plastik.
Ganjar kemudian mengajak melihat persoalan sampah berdasarkan data yang disampaikan dalam paparannya. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional disebut mencatat 336 kabupaten dan kota di Indonesia mengalami kondisi darurat sampah. Timbulan sampah secara keseluruhan disebut mencapai 56,64 juta ton, sedangkan 34 juta ton di antaranya tidak terkelola.
Baca Juga: Suahasil Nazara Dipanggil ke Istana, Namanya Disebut Calon Menteri Keuangan
Mayoritas timbulan tersebut berasal dari rumah tangga dengan persentase 56,21 persen. Sampah rumah tangga didominasi plastik sekali pakai dan sisa makanan.
Menurut Ganjar, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat bocor ke lingkungan, mengalir ke sungai hingga laut. Kondisi tersebut membuat persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ia juga menyoroti sampah plastik yang berakhir di laut. Dalam pemaparan tersebut disebutkan sekitar 1,29 juta ton sampah plastik dari Indonesia berakhir di laut setiap tahun. Kondisi itu disebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang besar sampah plastik laut.
Belajar dari Negara Lain
Ganjar membandingkan pengelolaan sampah di Indonesia dengan sejumlah negara yang dinilai telah memiliki sistem lebih serius. Jepang, Swedia, dan Korea Selatan menjadi contoh yang disorot.
Di Kamikatsu, Jepang, masyarakat disebut memilah sampah ke dalam 45 kategori berbeda. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai target nol sampah.
Sementara itu, Swedia disebut mampu mengelola kembali 99 persen sampah dan mengubahnya menjadi energi listrik. Korea Selatan juga menerapkan sistem pembayaran berdasarkan jumlah sampah yang dibuang untuk mendorong masyarakat mengurangi timbulan sampah.
Menurut Ganjar, Indonesia masih banyak menerapkan pola konvensional berupa kumpulkan, angkut, lalu buang. Pola tersebut membuat tempat pemrosesan akhir maupun tempat pengolahan sampah terpadu menghadapi persoalan kelebihan kapasitas.
Ia menyebut sejumlah faktor yang membuat pengelolaan sampah belum optimal. Di antaranya kapasitas pemerintah daerah, kepatuhan terhadap regulasi, keterbatasan anggaran, tata kelola yang belum terintegrasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah.
Meski demikian, Ganjar menilai masih ada contoh daerah yang berhasil mengembangkan pengelolaan sampah dengan pendekatan berbeda. Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah disebut mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
Program yang disorot adalah konsep mengubah sampah menjadi uang. Masyarakat didorong memilah sampah agar dapat dijual. Sampah kemudian dapat diolah menjadi kompos, media budidaya magot, paving block, atap, biji plastik, hingga bahan bakar alternatif.
Baca Juga: Suahasil Nazara Dipanggil ke Istana, Namanya Disebut Calon Menteri Keuangan
Contoh lain disebut berada di Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat di wilayah tersebut aktif memilah sampah rumah tangga. Sampah organik diolah menjadi pupuk atau pakan magot, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas dijual kepada industri daur ulang.
Pemerintah Diminta Bangun Sistem
Ganjar juga menyoroti potensi ekonomi dari pengelolaan sampah. Dalam pemaparannya, studi dari KLH, Bappenas, dan Kementerian Perindustrian mencatat potensi bisnis pengelolaan sampah mencapai Rp17,5 triliun.
Potensi itu mencakup industri daur ulang, produksi kompos dan pupuk organik, pembangkit listrik berbasis sampah, bahan bakar alternatif, hingga teknologi pengelolaan sampah.
Karena itu, Ganjar menilai penanganan sampah membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Pemerintah juga didorong memperkuat tanggung jawab produsen, mengurangi plastik sekali pakai, memberikan insentif bagi sektor daur ulang, serta menerapkan sistem deposit untuk material bernilai ekonomi.
Menurutnya, kesadaran masyarakat tetap penting, tetapi perubahan tidak bisa hanya mengandalkan gerakan warga. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, sekaligus investor melalui kebijakan publik.
Ia menekankan bahwa anggaran harus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani sampah. Pengelolaan sampah, menurut pemaparan tersebut, harus dibangun sebagai sistem gotong royong yang didukung negara, bukan sekadar kegiatan bersih-bersih yang bersifat seremonial.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : Ganjar Pranowo