Pendaftaran Perlinsos 2026, Penerima PKH dan BPNT Perlu Daftar Ulang?
JAKARTA - Informasi mengenai pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Oktober 2026 menjadi perhatian masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam video kanal Cekasos, disampaikan bahwa pendamping PKH disebut akan membantu proses pendaftaran Perlinsos yang berkaitan dengan pemutakhiran data untuk verifikasi dan validasi bantuan sosial pada 2027.
Namun, penerima bansos perlu membedakan antara informasi yang disampaikan dalam video dan ketentuan resmi pemerintah. Klaim mengenai jadwal, wilayah pelaksanaan, serta kewajiban pendaftaran belum dapat dianggap sebagai aturan yang berlaku nasional tanpa konfirmasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) atau dinas sosial setempat.
Penerima PKH dan BPNT Perlu Daftar Perlinsos?
Salah satu pertanyaan yang dibahas dalam video berasal dari warga Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Warga tersebut mengaku telah terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT. Ia juga menyampaikan bahwa pendamping di wilayahnya mengatakan penerima yang sudah terdaftar tidak perlu mengikuti pendaftaran Perlinsos.
Menanggapi pertanyaan itu, kanal Cekasos menyebut kemungkinan portal pendaftaran belum dibuka di wilayah tersebut. Karena itu, masyarakat disarankan berkoordinasi dengan pendamping PKH atau dinas sosial setempat untuk memastikan apakah pendaftaran memang diperlukan.
Informasi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh penerima PKH dan BPNT otomatis terbebas dari kewajiban pendaftaran. Ketentuan dapat bergantung pada mekanisme pendataan yang benar-benar diterapkan pemerintah di masing-masing wilayah.
KPM sebaiknya tidak terburu-buru mengisi formulir melalui tautan yang belum jelas sumbernya. Pastikan informasi berasal dari kanal resmi dan tanyakan secara langsung kepada petugas yang menangani bantuan sosial di daerah.
Pendamping PKH Disebut Akan Membantu Pendaftaran
Dalam video, Cekasos menyampaikan klaim bahwa terdapat surat atau edaran Kemensos yang mengarahkan pendamping PKH untuk berperan sebagai agen Perlinsos. Pendamping disebut akan membantu masyarakat dalam proses pendaftaran data yang nantinya digunakan untuk verifikasi dan validasi pada 2027.
Kanal tersebut juga menyebut rencana penerapan portal di 258 kabupaten dan kota pada Oktober 2026. Meski demikian, rincian mengenai surat, cakupan wilayah, jadwal pembukaan portal, dan prosedur pendaftaran perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi.
Jika program tersebut benar-benar diterapkan, keberadaan pendamping berpotensi membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital. Meski begitu, masyarakat tetap perlu menunggu petunjuk teknis yang menjelaskan siapa yang wajib mendaftar, dokumen yang diperlukan, serta cara memastikan data berhasil tercatat.
Bagaimana dengan Lansia yang Tidak Bisa Mengurus IKD?
Video tersebut juga membahas pertanyaan mengenai seorang ibu berusia 80 tahun yang sedang terbaring, mengalami demensia, dan tidak mampu mengurus Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara mandiri.
