Diduga Lakukan Mal Administrasi, Pengadilan Agama Blitar Dilaporkan ke MA dan KY
KABUPATEN BLITAR – Proses hukum yang tidak jelas membuat Heni Ambarwati, warga Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, terpaksa mengadu ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).
Dia mengeluhkan pelayanan di Pengadilan Agama (PA) Blitar yang dinilai ada dugaan mal administrasi sehingga merugikan dirinya dalam proses pengajuan kasasi.
Heni Ambarwati menceritakan bahwa pada 2023 lalu melakukan sidang atas perkara harta bersama.
Bahkan hingga melakukan upaya hukum ke tingkat kasasi. Sayangnya, pengajuannya ditolak oleh MA dengan alasan melebihi batas yang ditentukan.
“Sebelumnya, saya menanyakan perihal kasasi mulai dari biaya dan batas akhir pengajuan pada 30 Oktober 2023. Petugas PA Blitar berinisial SWK memberikan informasi batas akhir pengajuan kasasi 8 November 2023, dengan ditulis di kertas,” tuturnya, Kamis (24/7/2025).
Heni sudah menyerahkan berkas kasasi dan membayar panjar sesuai arahan pada 7 November 2023.
Namun, pada 20 Mei 2024, dia terkejut ketika pengacaranya diberi tahu bahwa kasasinya tidak dapat diterima dikarenakan melebihi batas akhir pengajuan kasasi yang seharusnya 3 November 2023.
Sejak itu, perempuan 39 tahun ini sudah lebih dari lima kali bolak-balik ke PA Blitar untuk mencari kejelasan, tetapi hasilnya nihil.
Dia mengeluhkan pihak pengadilan agama melakukan mal administrasi, karena sudah keliru memberikan informasi terkait batas akhir pengajuan kasasi.
“Saya tidak memakai pengacara sejak awal, tapi karena kondisi saya yang baru melahirkan dan sedang pemulihan pasca operasi sesar, saya terpaksa menyewa pengacara untuk pengajuan kasasi. Agar menjaga kesehatan mental dan fisik saya. Ternyata justru ditolak karena terlambat, tapi kini kasasi saya sudah putus sejak Mei lalu,” ungkapnya.
Heni merasa sudah lelah meminta kejelasan ke PA Blitar dan tidak mendapatkan jawaban yang pasti.
Baca Juga: Isi SKP di Kemenag? Dari Kuantitas Laporan sampai Konsekuensi Gagal, Ini yang Perlu Kamu Tahu
Maka dari itu, Heni menempuh jalur pengaduan resmi. Dia mengaku telah melaporkan dua petugas PA Blitar ke KY dan MA dan kantor Ombudsman Surabaya, karena mereka dianggap sudah merugikannya, untuk dapat mengajukan kasasi.
“Saya tidak ingin masalah ini menjadi hal buruk bagi masyarakat yang mencari keadilan. Saya hanya ingin hak saya sebagai pencari keadilan dipenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Humas Pengadilan Agama Negeri Blitar, Edi Marsis, mengatakan sudah mengetahui dan menindaklanjuti terkait laporan mal administrasi yang dilaporkan oleh Heni.
Dia hingga kini masih menunggu jawaban dari Badan Pengawas Mahkamah Agung. “Untuk laporan dari Bu Heni, kami masih menunggu jawaban dari bawas,” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
