Sejarah Srengat: Gerbang Matraman dan Peranannya dalam Perang Diponegoro

BLITAR-Nama Srengat di Kabupaten Blitar mungkin kini hanya dikenal sebagai sebuah kecamatan. Namun, jika menelusuri sejarahnya, Srengat pernah menjadi wilayah strategis yang dikenal sebagai gerbang Matraman. Posisi geografis inilah yang menjadikan Srengat saksi penting dalam Perang Diponegoro pada 1825–1830.
Pada awal abad ke-19, Srengat berstatus sebagai kabupaten di bawah Kasunanan Surakarta. Wilayah ini menjadi pintu masuk jalur Matraman, rute utama bagi penduduk Jawa yang melakukan migrasi ke wilayah Mancanegara Wetan. Posisi tersebut membuat Srengat bukan sekadar daerah agraris, tetapi juga simpul penting dalam pergerakan manusia dan logistik.
Ketika Perang Diponegoro meletus, jalur strategis itu memainkan peran besar. Ribuan pengikut Diponegoro, mulai dari priyayi, tokoh agama, laskar, pedagang, hingga rakyat jelata, bergerak melalui Srengat. Kabupaten ini menjadi titik transit sekaligus tempat perlindungan bagi mereka yang mendukung perjuangan sang pangeran.
Baca Juga: Siap-Siap, TKA Jenjang SMA Jadi Pendamping Nilai Rapor, Ini Penjelasan dari Cabdindik Blitar
Bupati Srengat saat itu, Raden Tumenggung Mertodeningrat II, dikenal sangat anti-Belanda. Ia secara diam-diam memberi dukungan kepada Pangeran Diponegoro dengan membuka jalur Matraman sebagai rute migrasi dan logistik. Dukungan ini membuat Srengat dicurigai sebagai salah satu basis perlawanan.
“Srengat adalah wilayah kunci. Tanpa gerbang Matraman ini, sulit membayangkan bagaimana pengikut Diponegoro bisa bergerak dan bertahan selama lima tahun perang,” ujar seorang peneliti sejarah lokal.
Namun, peran strategis itu juga membawa risiko besar. Belanda menganggap Srengat sebagai daerah pembangkang. Ketika Perjanjian Sepreh digelar di Ngawi pada Juli 1830, Bupati Srengat tidak hadir. Absensi tersebut menegaskan sikap anti-kolonial yang sudah lama dipraktikkan.
Baca Juga: Rumah dan Bengkel Motor Milik Warga Talun Blitar Ludes Terbakar, Diduga Akibat Percikan Api
Belanda pun merespons dengan keras. Pada 31 Desember 1830, mereka mengeluarkan resolusi yang menghapus status Kabupaten Srengat. Daerah ini diturunkan menjadi kawedanan, sebagai hukuman sekaligus strategi untuk mencegah lahirnya kembali pusat perlawanan.
Meski kehilangan status pemerintahan, Srengat tetap dikenang sebagai gerbang Matraman yang pernah menopang perlawanan Diponegoro. Jejaknya tak hanya ada dalam arsip kolonial, tetapi juga dalam memori kolektif masyarakat Jawa. Srengat adalah bukti bahwa daerah kecil bisa memainkan peran besar dalam sejarah nasional.
Seiring berjalannya waktu, status Srengat terus mengalami perubahan. Dari kabupaten menjadi kawedanan, lalu akhirnya dihapus pada 2001 karena otonomi daerah. Namun, kisahnya sebagai jalur strategis dalam Perang Diponegoro tak pernah pudar.
Kini, Srengat memang lebih dikenal sebagai kecamatan biasa dengan aktivitas modern. Tetapi, setiap kali sejarah Perang Diponegoro dibicarakan, nama Srengat selalu disebut. Perannya sebagai gerbang Matraman menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa lahir dari banyak titik kecil yang saling terhubung.
“Gerbang Matraman bukan sekadar jalur migrasi, melainkan jalur perjuangan. Srengat telah membuktikan bahwa sebuah daerah bisa menjadi bagian penting dalam sejarah besar,” tutur seorang budayawan Blitar.
Dengan demikian, Srengat bukan sekadar nama di peta. Ia adalah simbol keberanian dan keteguhan, saksi bisu bagaimana rakyat Jawa berjuang mempertahankan martabat mereka di tengah tekanan kolonial. Dari jalur Matraman inilah denyut perjuangan Perang Diponegoro berlanjut hingga akhirnya tercatat sebagai salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia.



