Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKD Dipangkas, DPMPTSP Kota Blitar Khawatir Berdampak Pada Perputaran Ekonomi di Daerah

M

 

TKD Dipangkas, DPMPTSP Kota Blitar Khawatir Berdampak Pada Perputaran Ekonomi di Daerah
TKD Dipangkas, DPMPTSP Kota Blitar Khawatir Berdampak Pada Perputaran Ekonomi di Daerah

BLITAR - Rencana pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) pada 2026 mendatang mulai menuai kekhawatiran di daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar pun kini bersiap melakukan langkah antisipatif agar roda pembangunan dan ekonomi tetap berjalan di tengah potensi penurunan dana pusat.


Advertisement

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar, Heru Eko Pramono mengatakan, isu pemangkasan TKD menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Sebab, sebagian besar program pembangunan dan pelayanan publik di daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Kalau benar terealisasi, pemangkasan ini tentu akan berdampak besar. Tidak hanya pada pelaksanaan program daerah, tapi juga pada perputaran uang di masyarakat,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Blitar, Minggu (12/10/2025).

Heru menjelaskan, pemkot kini tengah memutar otak agar program-program prioritas tetap bisa berjalan meski aliran dana dari pusat berkurang. Efisiensi anggaran bakal kembali diperketat. Tak menutup kemungkinan sejumlah program yang sudah dirancang tahun depan akan dihapus atau ditunda pelaksanaannya.

Advertisement

Dampak lainnya, lanjut Heru, juga akan terasa pada sektor ekonomi dan investasi. Pemangkasan TKD bisa menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat perputaran uang di daerah. Hal itu tentu berdampak langsung pada pelaku usaha, terutama di sektor jasa, perdagangan, makanan dan minuman, serta konstruksi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bumi Bung Karno.

“Sektor-sektor yang selama ini bermitra dengan pemerintah, seperti jasa dan konstruksi, tentu paling cepat merasakan efeknya. Ketika anggaran pemerintah menyusut, otomatis aktivitas ekonomi ikut melambat,” jelasnya.

Saat ini, DPMPTSP bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan wali kota masih terus membahas langkah mitigasi terhadap kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menjaga kepercayaan investor agar tidak ragu menanamkan modal di Kota Blitar.

Advertisement

“Kami harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif. Jangan sampai calon investor menganggap daerah ini stagnan karena adanya pemangkasan anggaran,” pungkasnya.(sub/c1) (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Realisasi Dana Transfer Pemkot Blitar Capai Rp 387 Miliar, Sudah 69 Persen dari Target 2026

Realisasi Dana Transfer Pemkot Blitar Capai Rp 387 Miliar, Sudah 69 Persen dari Target 2026

Realisasi dana transfer Pemkot Blitar mencapai Rp 387 miliar hingga Agustus 2026. Angka ini sudah 69 persen dari target.

Kepala BPKAD Heru Eko Pramono Ungkap Alasan Ikut Seleksi Sekda Kota Blitar

Kepala BPKAD Heru Eko Pramono Ungkap Alasan Ikut Seleksi Sekda Kota Blitar

Kepala BPKAD Heru Eko Pramono mengungkap alasan ikut seleksi Sekda Kota Blitar dan berharap bisa berkontribusi lebih besar.

Museum PETA Blitar Belum Bisa Dibangun, Anggaran Rp 25 Miliar Jadi Kendala

Museum PETA Blitar Belum Bisa Dibangun, Anggaran Rp 25 Miliar Jadi Kendala

Museum PETA Blitar belum dibangun karena anggaran Rp 25 miliar belum tersedia. Pemkot masih mengupayakan bantuan pendanaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer