Persiapkan Parkir Elektronik, Perwali Kota Blitar Tak Boleh Tabrak Perda

BLITAR KAWENTAR - Kebijakan penyesuaian tarif parkir yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2026 memicu respons kritis dari parlemen.
Komisi III DPRD Kota Blitar menegaskan bahwa produk hukum berupa perwali tidak memiliki kekuatan yuridis untuk mengubah besaran tarif retribusi daerah yang telah ditetapkan secara rigid di dalam peraturan daerah (perda).
Baca Juga: Sapi Raksasa Milik Warga Talun Blitar Dipinang Presiden Prabowo Subianto, Begini Penampakannya
Anggota Komisi III sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, menyatakan bahwa hingga saat ini tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Blitar sejatinya belum berubah.
Menurut dia, segala bentuk pungutan daerah masih wajib didasarkan pada Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
"Sampai hari ini, tarif retribusi parkir itu masih sesuai dengan Perda 8/2023. Belum ada peninjauan kembali (PK), reviu, ataupun perubahan atas perda tersebut. Jadi, regulasi itu masih menjadi payung hukum tunggal yang menyelaraskan seluruh sistem perpajakan dan retribusi di Kota Blitar," kata Totok kepada Koran ini, kemarin (21/5).
Politikus PKB ini menjelaskan, berdasarkan Perda 8/2023 yang masih berlaku, skema tarif parkir tepi jalan umum untuk kategori reguler adalah Rp 2 ribu untuk sepeda motor, Rp 3 ribu untuk mobil, serta Rp 6 ribu untuk truk atau bus.
Sementara untuk parkir insidental saat ada acara besar atau hari tertentu, tarifnya adalah Rp 3 ribu untuk sepeda motor dan Rp 5 ribu untuk mobil.
Kawasan parkir khusus seperti area PIPP, tarif yang berlaku adalah Rp 12 ribu untuk minibus dan Rp 18 ribu untuk bus pariwisata.
Totok mewanti-wanti agar tidak terjadi distorsi informasi di tengah masyarakat luas.
Dia menekankan bahwa mengacu pada hierarki perundang-undangan, penetapan tarif pajak dan retribusi daerah mutlak diatur melalui perda, bukan perwali, apalagi sekadar keputusan wali kota.



