Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

⁠Persiapkan Parkir Elektronik, Perwali Kota Blitar Tak Boleh Tabrak Perda

M
Penulis: M. Luki Azhari❯
Perwali Tak Boleh Tabrak Perda (Gemini AI)
Perwali Tak Boleh Tabrak Perda (Gemini AI)

Advertisement

BLITAR KAWENTAR - Kebijakan penyesuaian tarif parkir yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2026 memicu respons kritis dari parlemen.

Komisi III DPRD Kota Blitar menegaskan bahwa produk hukum berupa perwali tidak memiliki kekuatan yuridis untuk mengubah besaran tarif retribusi daerah yang telah ditetapkan secara rigid di dalam peraturan daerah (perda).

Advertisement

Anggota Komisi III sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, menyatakan bahwa hingga saat ini tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Blitar sejatinya belum berubah. 

Menurut dia, segala bentuk pungutan daerah masih wajib didasarkan pada Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Advertisement

"Sampai hari ini, tarif retribusi parkir itu masih sesuai dengan Perda 8/2023. Belum ada peninjauan kembali (PK), reviu, ataupun perubahan atas perda tersebut. Jadi, regulasi itu masih menjadi payung hukum tunggal yang menyelaraskan seluruh sistem perpajakan dan retribusi di Kota Blitar," kata Totok kepada Koran ini, kemarin (21/5).

Politikus PKB ini menjelaskan, berdasarkan Perda 8/2023 yang masih berlaku, skema tarif parkir tepi jalan umum untuk kategori reguler adalah Rp 2 ribu untuk sepeda motor, Rp 3 ribu untuk mobil, serta Rp 6 ribu untuk truk atau bus.

Sementara untuk parkir insidental saat ada acara besar atau hari tertentu, tarifnya adalah Rp 3 ribu untuk sepeda motor dan Rp 5 ribu untuk mobil. 

Kawasan parkir khusus seperti area PIPP, tarif yang berlaku adalah Rp 12 ribu untuk minibus dan Rp 18 ribu untuk bus pariwisata.

Totok mewanti-wanti agar tidak terjadi distorsi informasi di tengah masyarakat luas. 

Dia menekankan bahwa mengacu pada hierarki perundang-undangan, penetapan tarif pajak dan retribusi daerah mutlak diatur melalui perda, bukan perwali, apalagi sekadar keputusan wali kota.

Advertisement

Artikel Terkait

Didorong Masalah Asmara, Pria asal Kalimantan Selatan Nekat Akhiri Hidup dengan Gantung Diri di Blitar

Didorong Masalah Asmara, Pria asal Kalimantan Selatan Nekat Akhiri Hidup dengan Gantung Diri di Blitar

Warga Dusun Buneng, Desa Boro, Kecamatan Selorejo digegerkan dengan penemuan jasad seorang laki-laki yang tewas gantung diri di tengah rumpun bambu, pada Rabu (20/5) sore.

⁠Sapi Raksasa Milik Warga Talun Blitar Dipinang Presiden Prabowo Subianto, Begini Penampakannya

⁠Sapi Raksasa Milik Warga Talun Blitar Dipinang Presiden Prabowo Subianto, Begini Penampakannya

Rezeki nomplok diterima Nasir, warga Desa Jeblog, Kecamatan Talun.

Hadapi Cuaca Ekstrem, Dinkes Kabupaten Blitar Siap Perbanyak Stok Obat di Puskesmas, Ini Penyakit yang Rawan

Hadapi Cuaca Ekstrem, Dinkes Kabupaten Blitar Siap Perbanyak Stok Obat di Puskesmas, Ini Penyakit yang Rawan

Potensi lonjakan kasus penyakit selama musim kemarau tahun ini menjadi atensi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer