Penegakan Hukum Harus Bebas Intervensi, Kajari Kota Blitar Romulus Minta Aparat Terus Belajar
BLITAR KAWENTAR – Penegakan hukum harus dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Prinsip tersebut dinilai menjadi kunci agar setiap keputusan dalam penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat luas.
Hal itu ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Blitar, Romulus Haholongan, saat memperingati Hari Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada 1 September. Menurut Romulus, penegakan hukum membutuhkan independensi agar setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan dan tidak dipengaruhi kepentingan dari luar.
Romulus menekankan, penegakan hukum tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak mana pun. Setiap keputusan yang diambil aparat kejaksaan harus berdasarkan pertimbangan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Ada Dua Sertifikat di Tanah yang Sama, Mana yang Lebih Kuat Secara Hukum?
Independensi Jadi Kunci Penanganan Perkara
Menurut Romulus, menjaga independensi merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Dengan sikap tersebut, keputusan yang dihasilkan dalam sebuah perkara diharapkan benar-benar mencerminkan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini sangat penting, setiap penanganan hukum harus independen, tidak intervensi dari pihak mana pun,” jelas Romulus.
Baca Juga: Remisi Lapas Blitar Berbuah Kebebasan, 341 Napi Dapat Potongan Hukuman dan 5 Orang Langsung Pulang
Dia juga mengingatkan jajaran kejaksaan agar menjadikan kejujuran, ketelitian, dan kebijaksanaan sebagai prinsip dasar ketika menjalankan tugas. Ketiga hal tersebut diperlukan agar setiap keputusan yang dibuat tidak hanya berdasarkan proses administratif, tetapi juga memiliki dasar pertimbangan yang matang.
Setiap keputusan dalam penanganan perkara, lanjut dia, harus dilakukan secara tidak memihak. Aparat kejaksaan dituntut mampu menjalankan kewenangannya secara profesional dan tetap menjaga independensi.
“Setiap keputusan yang lahir benar-benar harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak memihak, dan bebas dari intervensi siapa pun,” ungkapnya.
Jangan Hanya Berorientasi pada Hasil Perkara
