Reforma Agraria Blitar Belum Tuntas, Petani dan Mahasiswa Desak Pemkab Buka Progres GTRA
BLITAR KAWENTAR – Persoalan reforma agraria Blitar kembali mencuat setelah ratusan petani dan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Bupati Blitar, Senin (21/9). Massa menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan konflik pertanahan yang berlangsung bertahun-tahun.
Aksi tersebut digelar bertepatan dengan momentum Hari Tani. Massa berasal dari sejumlah elemen petani yang terlibat konflik pertanahan serta aktivis mahasiswa.
Mereka membawa berbagai tuntutan, terutama terkait penyelesaian sengketa agraria dan transparansi kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Blitar.
Baca Juga: Mohammad Trijanto Mundur dari Bursa Ketua KONI Kota Blitar, 14 Cabor Sempat Beri Dukungan
Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah percepatan reforma agraria Blitar, khususnya redistribusi tanah pada sejumlah wilayah yang hingga kini masih menghadapi persoalan legalitas. Kawasan Kruwuk dan Banjaran menjadi beberapa titik sengketa yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Petani Desak Penyelesaian Konflik Agraria
Koordinator lapangan aksi, Mada Nova Nur Khalifah, menilai penanganan konflik pertanahan di Kabupaten Blitar masih berjalan lambat. Menurut dia, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan penyelesaian setiap titik sengketa.
Massa juga meminta pemerintah daerah membuka laporan perkembangan GTRA secara transparan. Selain itu, perwakilan petani dan mahasiswa diharapkan dapat dilibatkan secara rutin dalam proses pengawalan penyelesaian konflik.
Mada menyebut tahun ini harus menjadi batas akhir bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini belum menemukan titik terang.
Tuntutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah, tetapi juga pelaksanaan redistribusi tanah bagi masyarakat yang berhak. Massa menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses yang telah dilakukan pemerintah.
Pemkab Blitar Sebut Proses Harus Sesuai Regulasi
Bupati Blitar tidak dapat hadir langsung menemui massa aksi. Namun, sejumlah pejabat Pemkab Blitar bersama Kapolres Blitar menerima dan menemui para pengunjuk rasa.
