BLT Untuk Buruh Pabrik Rokok di Blitar Dikepras Imbas Jatah DBHCHT Menyusut
BLITAR - Alokasi bantuan langsung tunai (BLT) dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) bagi buruh pabrik rokok warga Bumi Bung Karno pada Perubahan APBD 2026 menyusut. Penurunan ini terjadi menyusul berkurangnya alokasi DBHCHT yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar, Eka Atikah, menyampaikan bahwa total bantuan yang akan diterima setiap pekerja pada tahun ini disesuaikan menjadi Rp 630.000 per orang. ”Tahun ini bantuannya Rp 630 ribu. Per bulan Rp 210 ribu selama tiga bulan per orang," ujar Eka.
Nominal tersebut turun dibandingkan besaran bantuan pada tahun lalu. Pada periode sebelumnya, Pemkot Blitar mengalokasikan BLT cukai hingga batas maksimal ketentuan yakni Rp 2 juta per penerima manfaat dalam setahun.
Eka menjelaskan, penyesuaian nominal ini tidak terlepas dari kemampuan anggaran daerah yang bersumber dari alokasi dana transfer cukai.
Baca Juga: Atasi Krisis Air di Kota Blitar di Tengah Minimnya Fasilitas Truk Tangki untuk Dropping Air
"Dibandingkan tahun lalu, memang mengalami perubahan nominalnya karena DBHCHT yang dialokasikan ke Kota Blitar mengalami penurunan banyak. Tahun lalu kita berikan Rp 2 juta. Tahun ini kita menyesuaikan," jelasnya.
Meskipun nilai bantuannya berkurang, menurut Eka, program ini dipastikan tetap menyasar 900 pekerja pabrik rokok yang terdata sebagai warga Kota Blitar pada Perubahan APBD 2026.
Mengenai mekanisme penyaluran, Eka menyebutkan seluruh dana bantuan baru akan disalurkan ke penerima setelah payung hukum anggaran disahkan secara resmi. ”Seluruhnya akan disampaikan nanti menunggu penetapan Perda perubahan APBD 2026," imbuhnya.
Penurunan nilai BLT untuk buruh pabrik rokok ini selaras dengan kondisi fiskal daerah. Secara keseluruhan, alokasi DBHCHT yang diterima Kota Blitar pada 2026 merosot tajam menjadi Rp 17,48 miliar dari sebelumnya Rp 33,42 miliar. Pemangkasan kuota hampir 50 persen tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang memotong alokasi DBHCHT secara nasional.
Baca Juga: Water Park Sumber Udel Kota Blitar Direhabilitasi, Wali Kota Mas Ibin Minta Anak Muda yang Kelola
Dari total anggaran Rp 17,48 miliar itu, porsi terbesar masih dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar 72,01 persen. Sementara itu, bidang kesejahteraan masyarakat, yang menaungi program BLT, memperoleh 24,27 persen. Sisanya disalurkan untuk bidang penegakan hukum 3,15 persen dan kegiatan pendukung pengelolaan 0,57 persen.
Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Blitar, Gigih Mardana, menegaskan bahwa penurunan transfer dana cukai ini dialami hampir seluruh daerah penerima. Kendati anggaran berkurang, Pemkot Blitar berupaya agar tidak ada program yang dihapuskan. "Tidak ada pos kegiatan yang dikorbankan secara total, melainkan kami melakukan penajaman skala prioritas (refocusing) dan rasionalisasi volume kegiatan," tandasnya.(mg1/c1/sub)
