Puluhan Pegawai Pemkab Blitar Minta Cerai, BKPSDM Ungkap Pemicunya
BLITAR KAWENTAR – Sepanjang 2026 berjalan, tercatat 28 aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengajukan permohonan izin cerai ke bupati. Penyebab keretakan rumah tangga tersebut dipicu oleh perselisihan yang terjadi secara terus-menerus.
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyebutkan, porsi pengajuan perceraian periode ini berimbang antara pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dari sejumlah itu, sebanyak 14 orang berstatus PNS dan 14 orang lainnya berstatus PPPK.
Baca Juga: Percantik Hunian dengan Nippon Paint, Pilihan Lengkap Hanya di Toko Cat Perdana Warna Blitar
Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar Puguh Imam Susanto mengatakan mayoritas permohonan diprakarsai oleh pihak ASN sendiri. Dengan rincian, 18 orang bertindak sebagai penggugat dan 10 orang sisanya menjadi pihak tergugat.
”Jadi, alasan utama pengajuan perceraian ini didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus hingga tidak ada lagi harapan rukun. Ada pula faktor salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin sah serta abai memberikan nafkah," ujarnya, Minggu (1/11/2026).
Dia menjelaskan, alur pengajuan perceraian bagi abdi negara tidak bisa dilakukan secara instan melainkan wajib melewati verifikasi berjenjang. Setiap permohonan harus masuk melalui organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Sebelum berkas dilimpahkan ke meja bupati untuk penerbitan surat izin, para ASN yang bermasalah diwajibkan menjalani proses klarifikasi serta pemanggilan mediasi untuk mengupayakan perdamaian.
Hingga saat ini, bupati telah merestui dan menerbitkan surat keterangan penerbitan izin perceraian bagi 11 ASN. Sementara 17 pemohon lainnya masih tertahan dalam pemrosesan administrasi dan tahapan klarifikasi.
”Prosesnya diawali dari mediasi dan klarifikasi di internal OPD masing-masing. Sampai hari ini, dari total 28 permohonan, surat keterangan resmi dari bupati sudah terbit untuk 11 ASN, sedangkan sisanya masih berproses," ungkapnya.
Meski angka 28 kasus perceraian ASN terbilang cukup tinggi, grafik permohonan di tahun ini sejatinya mencatatkan penurunan signifikan dibanding rekapitulasi tahun sebelumnya.
