672 Bencana Landa Jawa Timur, Polres Blitar Kota Siagakan Personel dan Peralatan
BLITAR – Sebanyak 672 kejadian bencana melanda berbagai wilayah di Jawa Timur sepanjang 2026. Rentetan peristiwa tersebut mengakibatkan 28 orang meninggal dunia, 55 orang mengalami luka-luka, serta kerugian material yang ditaksir mencapai Rp 7,552 miliar. Mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026–2027, Polres Blitar Kota mulai memperkuat kesiapsiagaan personel dan peralatan penanggulangan bencana.
Kesiapan tersebut ditandai dengan apel tanggap darurat bencana yang digelar di halaman Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar kemarin. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh unsur terkait siap menghadapi kemungkinan bencana, mulai banjir, tanah longsor, hingga angin kencang.
Kasi Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan, apel tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Namun, juga untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana agar bisa langsung digunakan ketika terjadi keadaan darurat.
Terlebih, potensi cuaca ekstrem masih perlu diwaspadai seiring perubahan pola musim hujan. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan 2026–2027 diperkirakan datang lebih lambat dibandingkan kondisi normal.
Ratusan Kejadian Bencana Jadi Peringatan
Dalam amanat Kapolda Jawa Timur yang disampaikan pada kegiatan tersebut, angka 672 kejadian bencana sepanjang 2026 menjadi perhatian serius. Dari jumlah itu, tercatat 41 kejadian banjir, 57 tanah longsor, dan 140 angin puting beliung. Sejumlah kejadian lainnya merupakan jenis bencana berbeda yang turut tercatat di wilayah Jawa Timur.
Dampak bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga kerugian material dalam jumlah besar. Kondisi itu menjadi pengingat bahwa kesiapan menghadapi bencana harus dilakukan sebelum peristiwa terjadi.
Samsul menjelaskan, salah satu hal yang ditekankan dalam apel adalah penguatan koordinasi lintas instansi. Pemetaan wilayah rawan bencana bersama pemangku kepentingan dinilai penting agar setiap potensi ancaman dapat diantisipasi lebih awal.
Selain itu, jalur komunikasi antarinstansi perlu diperkuat. Pembentukan posko kesiapsiagaan juga menjadi bagian dari langkah untuk mempercepat penyampaian informasi dan penanganan apabila terjadi bencana.
"Selain itu, kesiapan dan keselamatan personel juga menjadi perhatian. Petugas yang diterjunkan diharapkan dalam kondisi prima serta dilengkapi alat pelindung diri (APD) sesuai kebutuhan saat menjalankan tugas di lapangan," jelasnya.
