Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Widodo Saptono Johannes Usung Program Berbasis Dampak dalam Seleksi Calon Sekda Kota Blitar

M

Advertisement

Widodo Saptono Johannes Usung Program Berbasis Dampak dalam Seleksi Calon Sekda Kota Blitar
Widodo Saptono Johannes Usung Program Berbasis Dampak dalam Seleksi Calon Sekda Kota Blitar
BLITAR - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, menekankan pentingnya program pemerintah yang tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, setiap kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapnggaran.

Gagasan tersebut menjadi konsep yang dibawa Widodo dalam seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar. Dia mengusung tema Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Dampak Melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah di Tengah Keterbatasan Fiskal.

Advertisement

Widodo menjadi satu dari lima kandidat yang lolos seleksi administrasi. Dia menilai pemerintah perlu lebih selektif menentukan program pembangunan agar anggaran yang tersedia memberikan hasil optimal.

Widodo menjelaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus diimbangi dengan perencanaan yang matang. Program yang tidak memberikan dampak signifikan sebaiknya tidak diusulkan maupun dijalankan.

Advertisement

“Intinya, program yang tidak berdampak tidak perlu diusulkan dan dijalankan. Harus ada fokus pada kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Blitar, Selasa (11/11).

Menurutnya, salah satu strategi yang diperlukan adalah optimalisasi sumber daya daerah. Caranya melalui penentuan skala prioritas, integrasi program antarperangkat daerah, serta pengukuran hasil pelaksanaan kebijakan.

Dengan pendekatan tersebut, setiap OPD diharapkan tidak menyusun program secara sendiri-sendiri. Seluruh kegiatan perlu diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah.

Widodo menilai sekda memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan kebijakan lintas perangkat daerah. Peran tersebut penting agar perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan terintegrasi.

Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, tidak cukup diukur dari realisasi anggaran atau banyaknya kegiatan yang terlaksana.

Pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang terpenting bagaimana tata kelola pemerintahan bisa lebih optimal dan fokus untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Kolam Penataran Tutup Empat Bulan, Ekonomi Warga Nglegok Ikut Terdampak

Kolam Penataran Tutup Empat Bulan, Ekonomi Warga Nglegok Ikut Terdampak

Kolam Penataran tutup empat bulan. UMKM terdampak, sementara Pemkab Blitar menargetkan lelang ulang November 2026.

Mantri, UMKM, dan Agen Keuangan Ikut Gerakkan Ekonomi Trenggalek

Mantri, UMKM, dan Agen Keuangan Ikut Gerakkan Ekonomi Trenggalek

Perputaran ekonomi masyarakat tidak hanya ditopang oleh kebijakan pemerintah maupun aktivitas usaha berskala besar. Di tingkat lokal, peran pendamping usaha mikro, pelaku UMKM, hingga penyedia layanan transaksi keuangan

Weton dan Rezeki Menurut Primbon Jawa, Cara Memahami Perubahan Ekonomi dalam Kehidupan

Weton dan Rezeki Menurut Primbon Jawa, Cara Memahami Perubahan Ekonomi dalam Kehidupan

Weton dan rezeki menurut primbon Jawa membahas pola ekonomi berdasarkan siklus usia, penafsiran weton, serta pentingnya menabung dan mengatur keuangan keluarga

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer