BLITAR – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan bahwa tidak melarang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berstatemen di depan awak media perihal program kegiatan atau kebijakan kepala daerah.
Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mempersilahkan kepala OPD untuk berbicara di depan media karena bagian dari sosialisasi kepada publik. “Namun, dalam berstatemen kita juga tetap harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan miss informasi,” ujar Wali Kota Blitar Mas Ibin, Jumat (21/3/2025).
Wali kota merasa senang apabila kepala OPD turut serta dalam mensosialisasikan kebijakan maupun program pemerintah. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu dan memahami program-program ataupun kebijakan pemerintah yang akan dijalankan.
”Saya tidak pernah memberikan intruksi untuk melarang-larang berstatemen di media. Apalagi melarang untuk berstatemen terkait kebijakan. Mungkin itu kaitan dengan perasaan saja,” ungkapnya.
Pihaknya terbuka dengan masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Jika memang ada permasalahan di masyarakat entah terkait layanan ataupun program kebijakan, OPD bisa memberikan statemen atau klarifikasi berdasarkan kapasitas.
”Nanti jika itu terkait hal-hal yang strategis dan kebijakan pimpinan, baru saya bisa berbicara. Membantu menjawab teman-teman kepala OPD,” tutur Ibin.
Terkait larangan untuk berstatemen di media massa, tegas Mas Ibin, itu adalah isu. Pihaknya tidak pernah menyampaikan instruksi kepada kepala OPD agar tidak berbicara di media. Jika pun ingin berstatemen, kepala OPD tetap harus berhati-hati dengan apa yang disampaikan kepada media.
Wali kota baru itu mengajak seluruh kepala OPD untuk turut serta mensosialisasikan program-program pemerintah daerah. Apalagi, program-program yang diusung baru dan perlu diketahui oleh masyarakat. ”Jadi wawancara kepada kepala OPD boleh. Silahkan saja. Ini demi program dan kebijakan pemerintah tersampaikan di masyarakat,” tandasnya. (sub/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah